image05 image06 image07

300x250 AD TOP

Feature Label Area

Jumat, 16 Juli 2021

Tagged under: ,

Ketaatan Total pada Syariah Allah

Buletin Kaffah No. 201 (06 Dzulhijjah 1442 H/16 Juli 2021)
 
Tak terasa, Hari Raya Idul Adha tahun ini akan segera tiba. Namun, Idul Adha kali ini kita rayakan dalam kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Korban makin banyak berjatuhan. Ribuan orang meninggal. Puluhan ribu orang terinfeksi virus Covid-19. Bahkan jumlah orang yang terinfeksi virus ini makin meningkat. Pada saat yang sama, penanganan wabah pandemi ini makin tidak jelas arahnya. Wajar jika publik makin kecewa. Sebagian bahkan frustasi. Ketidakpercayaan mereka kepada Pemerintah makin tinggi akibat Pemerintah salah urus sejak awal. 

Pada level keimanan, kita tentu wajib mengimani bahwa hanya Allah SWT yang kuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Semuanya ada dalam genggaman-Nya. Sakit maupun sembuh, baik ataupun buruk, semuanya ada dalam kuasa-Nya.

Orang beriman juga harus meyakini bahwa semua hal, termasuk musibah, datang dari Allah SWT. Oleh karena itu, hanya kepada Allahlah kita meminta segala perkara. Saat ditimpa musibah, kita pun wajib bersabar. Semua urusan harus kita serahkan kepada-Nya. Allah SWT berfirman:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Siapa saja yang mengimani Allah, niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Mahatahu atas segala sesuatu (QS at-Taghabun [64]: 11).

Pada saat ditimpa musibah, kaum Muslim harus bertobat, meningkatkan ibadah, banyak berdoa dan melaksanakan berbagai amalan nafilah lainnya. Intinya, mereka harus banyak ber-taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Sekarang ini adalah momen untuk kembali kepada Allah SWT dengan tobat yang sesungguhnya, baik secara personal maupun kolektif. Wujud tobat adalah dengan menjalankan ketaatan total atas semua perintah dan larangan Allah SWT. 

Ketaatan total kepada Allah SWT telah dicontohkan secara paripurna oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. dalam sebuah peristiwa monumental, sebagaimana dikisahkan dalam al-Quran.

Pada Hari Raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah 1442 H ini, kita kembali mengenang peristiwa agung tentang dua kekasih Allah SWT ini. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim as. dalam menaati perintah Allah SWT. Beliau rela diperintah oleh Allah SWT untuk menyembelih putra kesayangannya, Ismail as. Bagi Nabi Ibrahim as., Ismail as. adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah lama beliau dambakan. Namun, di tengah rasa bahagia itu, turunlah perintah Allah SWT kepada beliau untuk mengorbankan putra kesayangannya itu. Allah SWT berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى

Tatkala anak itu telah mencapai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, “Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Karena itu pikirkanlah apa pendapatmu.” (TQS ash-Shaffat [37]: 102).

Atas perintah Allah SWT tersebut, Nabi Ibrahim as. mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah SWT. Sebaliknya, beliau segera menyingkirkan kecintaan yang rendah, yakni kecintaan kepada anak, harta dan dunia.
 
Perintah amat berat itu pun disambut oleh Ismail as. dengan penuh kesabaran. Beliau bahkan mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan:

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar (QS ash-Shaffat [37]: 102).

Kisah Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Kedua kekasih Allah SWT ini juga merupakan teladan dalam berjuang dan berkorban. Tentu demi mewujudkan ketaatan kepada Allah SWT secara total. Ketaatan pada syariah-Nya secara kaffah. 

Sungguh, saat ini syariah Allah SWT telah diabaikan dan dicampakkan. Terutama syariah-Nya yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum pidana, pendidikan, politik luar negeri dan sebagainya.

Teladan Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah SWT, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan syariah-Nya secara kaffah. Termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukum-Nya. Ini sebagaimana yang telah Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya:

وَأَنِ ٱحكُم بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِع أَهوَاءَهُم وَٱحذَرهُم أَن يَفتِنُوكَ عَن بَعضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيكَ

Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka. Jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu (TQS al-Maidah [5]: 49).

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Rasulullah saw. agar untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah Dia turunkan kepada beliau. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita, umat beliau. Mafhum dari ayat ini, yakni hendaknya umat Islam mewujudkan seorang hakim (penguasa) sepeninggal Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara menurut hukum-hukum Allah SWT. 

Di Indonesia, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, rakyat makin terhimpit kemiskinan. Harga-harga kebutuhan pokok terus membumbung tinggi. Ada rencana, sembako akan dipajaki. Pendidikan mahal, tetapi kualitasnya rendah. Layanan kesehatan makin tak terjangkau. Budaya Barat yang merusak semakin marak. Hukum dan UU, seperti UU Omnibus Law, yang hanya menguntungkan korporasi dilegalkan. Korupsi kian merajalela. Termasuk korupsi Bansos Covid-19. Sungguh sangat memalukan. Korupsi ini melibatkan tiga pilar demokrasi sekaligus yakni yudikatif, legislatif dan eksekutif. Ini bukti yang ke sekian kalinya bahwa sistem ini melahirkan korupsi. 

Sungguh, pangkal keterpurukan ini bersumber pada satu hal, yakni penyimpangan terhadap aturan-aturan Allah SWT. Ketidaktaatan pada syariah-Nya. Secara kolektif, kita masih berpaling dari al-Quran. Keadaan itu telah diterangkan oleh Allah SWT: 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan Kami akan mengumpulkan dia pada Hari Kiamat nanti dalam keadaan buta (TQS Thaha [20]: 124).

Menurut Imam Ibnu Katsir, makna “berpaling dari peringatan-Ku” adalah “menyalahi perintah-Ku dan apa saja yang telah Aku turunkan kepada Rasul-Ku, melupakannya dan mengambil petunjuk dari selainnya.” (Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, V/323).

Adapun kehidupan yang sempit di dunia tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas dan sebagainya, sebagaimana yang terjadi di negeri-negeri Muslim sekarang.

Kondisi buruk ini tentu tak boleh terus berlangsung. Kaum Muslim harus segera mewujudkan ketaatan penuh dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah. Demikian sebagaimana yang Allah SWT inginkan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kalian (TQS al-Baqarah [2]: 208).

Penerapan syariah Islam secara kaffah adalah wujud ketaatan total kepada Allah SWT. Hal ini mengharuskan adanya kepemimpinan yang adil yang menerapkan sistem yang adil pula. Itulah kepemimpinan yang menerapkan syariah Islam secara total. Kepemimpinan seperti itu juga berfungsi sebagai penjaga (hâris) bagi kaum Muslim; baik agama, darah, harta maupun kehormatan mereka. Rasulullah saw. bersabda:

وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

Sungguh Imam (Khalifah) itu adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang, dan kepada dia mereka berlindung (HR al-Bukhari dan Muslim).

Imam an-Nawawi menyatakan, hadis itu bermakna bahwa Imam (Khalifah) merupakan benteng/tameng karena ia melindungi umat dari serangan musuh terhadap kaum Muslim, memelihara hubungan kaum Muslim satu sama lain dan menjaga kekayaan mereka.

Spirit sami’nâ wa atha’nâ (kami dengar dan kami taat) sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. jelas membutuhkan pengorbanan. Dalam konteks ini, kita patut bertanya kepada diri kita sendiri: sejauh manakah pengorbanan kita dalam menjalankan ketaatan total kepada Allah SWT dengan melaksanakan kewajiban penerapan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan kita? 

Jika kini kita bersegera dan dengan ringan memenuhi perintah berkurban, padahal itu menurut jumhur fuqaha hukumnya sunnah, maka semestinya kita lebih bersegera dan lebih ringan menerapkan syariah Islam sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah SWT. 

Semoga Allah SWT segera menurunkan pertolongan-Nya kepada kaum Muslim. Semoga kita pun termasuk hamba-hamba-Nya yang istiqamah dan berkorban penuh keikhlasan dalam rangka mewujudkan kehidupan Islam. 

WalLahu a’lam bi ash-shawwab. []

---*---

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﻋَﻤَﻞٍ ﺃَﺯْﻛَﻰ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻋَﺰَّ ﻭَﺟَﻞَّ ﻭَ لاَ ﺃَﻋْﻈَﻢَ ﺃَﺟْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻪُ ﻓِﻲ ﻋَﺸْﺮِ ﺍْﻷﺿْﺤَﻰ

Tidak ada suatu amalan pun di sisi Allah ‘Azza wa Jalla yang lebih suci dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan suatu kebaikan yang dilakukan pada sepuluh hari menjelang Idul Adha (Dzulhijjah). (HR al-Baihaqi). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah201m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah201

Sabtu, 10 Juli 2021

Tagged under: ,

Pentingnya Muhasabah di Tengah Pandemi

Buletin Kaffah N0. 200 (28 Dzulqa'dah 1442 H/9 Juli 2021 M)

Pandemi Covid-19 makin mencemaskan. Jumlah warga terpapar rata-rata di atas 20 ribu kasus perhari. Rumah sakit dilaporkan kolaps. Pasien bertumpuk. Bahkan tak lagi mampu ditampung. Tenaga kesehatan makin kewalahan. Sebagian ikut jatuh sakit. Sebagian lagi wafat.

Nasib warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah juga memprihatinkan. Sejumlah warga meninggal. Pasalnya, tak ada perawatan yang memadai untuk mereka. Tak kalah mencemaskan. Terjadi juga antrian di pemakaman dengan protokol Covid-19. Banyak kekurangan peti jenazah. Beberapa Pemda menambah lahan pemakaman baru untuk memakamkan warga korban Covid-19 yang terus bertambah. 

Musibah: Kuasa Allah SWT

Bagi kaum Mukmin, setiap musibah harus dihadapi dengan keimanan. Tentu agar tidak muncul persepsi dan sikap yang keliru. Pertama: Seorang Muslim wajib mengimani bahwa tak ada satu pun musibah yang dia alami melainkan atas kehendak Allah SWT (Lihat: QS at-Taubah [9]: 51).

Tidak ada satu pun musibah seperti bencana alam atau wabah terjadi begitu saja. Semua makhluk yang ada di alam semesta tunduk pada perintah Allah SWT. Termasuk berbagai makhluk seperti virus atau bakteri penyebab wabah penyakit. Semua tunduk pada kekuasaan-Nya. 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ... 

Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud apa saja yang ada di langit dan di bumi; juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar manusia? (TQS al-Hajj [22]: 18).

Imam al-Alusi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sujud” adalah masuknya segala sesuatu di bawah kendali Allah SWT dan iradah-Nya, serta kecenderungannya pada  apa saja yang Allah ‘Azza wa Jalla adakan (Al-Alusi, Ruh al-Ma’ani, 13/27).

Dengan memahami kenyataan ini, seorang hamba akan mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dia pun akan menyadari kelemahannya sebagai mahluk. Ketika manusia membanggakan kecanggihan teknologi kedokteran, farmasi dan sebagainya, ternyata akan sampai pada satu realita bahwa manusia tak sanggup mengalahkan kekuasaan Allah SWT. Bahkan menghadapi makhluk kecil seperti virus saja, dunia nyaris lumpuh. Benarlah firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ...

Sungguh Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan mereka (TQS al-Baqarah [2]: 26).

Kedua: Seorang Mukmin wajib memahami bahwa sepanjang kehidupan di dunia dia akan selalu mendapatkan berbagai ujian. Allah SWT berfirman:

لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan serta kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (TQS al-Baqarah [2]: 155).

Imam ath-Thabari, mengutip pernyataan Ibnu Abbas ra., mengomentari ayat ini, “Allah SWT mengabarkan kepada orang-orang beriman bahwa dunia adalah negeri ujian (dar bala’). Mereka akan diuji di dalamnya. Allah memerintahkan mereka untuk bersabar. Lalu Allah memberikan kabar gembira dengan berfirman, ‘Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar.’” (Ath-Thabari, Jami’ al-Bayan, 2/219). 

Demikianlah hakikat kehidupan dunia. Tak ada seorang hamba pun yang melewati hidupnya tanpa ujian dari Allah SWT. Jika ia bersabar, ia bersih dari segala dosa karena kesabarannya menanggung berbagai ujian. Sabda Nabi saw.:

فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِى عَلَى الأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa (HR at-Tirmidzi).

Di antara bentuk kesabaran seorang hamba dalam menghadapi musibah berupa sakit adalah tidak mencaci-maki sakit yang dia derita. Termasuk tidak mencela Corona yang sedang mewabah. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. pernah mengingatkan Ummu as-Saib yang mencela sakit yang sedang dia derita, yaitu demam. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

Janganlah engkau mencela demam. Demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan (dosa) manusia, sebagaimana kir (alat yang dipakai pandai besi) bisa menghilangkan karat besi (HR Muslim).

Karena itu sabar adalah amal yang mesti ditunjukkan seorang Mukmin manakala ia ditimpa musibah (Lihat: TQS al-Baqarah [2]: 155-157).

Muhasabah Atas Musibah

Selain ridha dan bersabar, kaum Muslim juga diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Umat wajib muhasabah atas kemungkinan dosa-dosa yang dilakukan yang menyebabkan datangnya bencana. Allah SWT mengingatkan bahwa beragam bencana datang justru karena ulah manusia sendiri:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahan kalian) (TQS asy-Syura [42]: 30).

Siapapun yang jujur akan melihat di negeri yang mayoritas Muslim justru banyak terjadi pelanggaran terhadap syariah Islam,  penistaan agama, serta permusuhan terhadap para ulama. Sebutan “intoleran”, “radikalisme”, sikap memusuhi penerapan Islam dan kewajiban khilafah terus dilakukan terhadap kaum Muslim, khususnya yang memperjuangkan Islam. 

Beragam tindak kezaliman juga seperti tak pernah berakhir. Bagaimana ulama divonis berat dengan tuduhan melanggar aturan prokes, sementara pejabat negara yang melanggar prokes lolos begitu saja. Ada juga aparat penegak hukum yang kongkalikong dengan koruptor justru diberi potongan hukum amat besar.

Eratnya hubungan kemungkaran dan kezaliman sebagai sebab datangnya bencana adalah perkara yang jelas. Allah SWT berfirman:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Lalu ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam putus asa (TQS al-An’am [6]: 44).

Rasulullah saw. juga menjelaskan bahwa saat kejahatan merajalela, Allah SWT akan meratakan bencana. Zainab binti Jahsyi ra. pernah bertanya kepada Rasulullah saw., “Apakah kita akan binasa wahai Rasulullah,  padahal di sekitar kita ada orang-orang shalih?” Beliau menjawab: 

نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ

Ya, jika kemungkaran itu sudah merajalela (HR al-Bukhari).

Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah saw. Saat ini kemungkaran telah merajalela. Lalu datanglah bencana yang juga menimpa orang-orang shalih. Selama pandemi ini dilaporkan ada sekitar 584 ulama yang meninggal karena wabah. Belum termasuk para imam dan pengurus masjid serta para ustadz pembimbing umat lainnya yang juga wafat karena wabah.

Karena itu, selain berikhtiar mengerahkan kemampuan teknologi kedokteran dan obat-obatan, kaum Muslim harus melakukan tawbat[an] nasuha. Kembali kepada Allah dengan menaati semua aturan-Nya. Mereka harus menjadikan agama Allah sebagai petunjuk. Tidak memusuhi Islam. Tidak menuduh al-Quran dan syariah Islam sebagai ancaman. 

Berikutnya umat harus menyadari bahwa mereka tidak memiliki kepemimpinan yang serius me-ri’ayah (mengurus) urusan mereka. Meledaknya pandemi kali ini adalah rangkaian ketidakseriusan Pemerintah menangani wabah. Pemerintah tidak mau menerapkan prokes dengan ketat di tengah masyarakat. Pemerintah pun tidak mau menjamin kehidupan warga agar tidak beraktivitas di luar rumah. 

Sejak awal pandemi merebak di dunia, Pemerintah terus membuka kedatangan WNA ke dalam negeri, termasuk dari Cina sebagai asal wabah. Bahkan ketika pandemi masuk ke Tanah Air, pintu imigrasi masih terus dibuka. Fatal akibatnya. Corona varian delta yang berasal dari luar negeri akhirnya merebak ke Tanah Air. Inilah tindakan yang justru mendatangkan madarat atas negeri ini. Ini sebenarnya telah diharamkan syariah. Nabi saw. bersabda:

مَنْ ضَارَّ أَضَرَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Siapa saja yang membahayakan orang lain, Allah akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang menyulitkan orang lain, Allah pun akan menimpakan kesulitan atas dirinya (HR Abu Dawud).

Umat membutuhkan pemimpin yang benar-benar mau mengurus mereka dan melindungi mereka dari bencana. Pemimpin ini tentu yang mengurusi umat dengan syariah Islam; yang menanamkan iman dan takwa kepada warga sehingga mereka menjaga diri dari berbagai tindakan madarat, taat pada protokol kesehatan; serta yang memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya, termasuk menghindarkan negeri dari sumber penyakit.

Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah umat dan negeri-negeri Muslim. Semoga Allah SWT pun menyegerakan tegaknya kepemimpinan Islam yang melayani umat dengan syariah Islam dalam naungan Khilafah ar-Rasyidah sesuai dengan metode kenabian. Amin. []

---*---

Hikmah:

Ali bin Abi Thalib ra. berkata:

مَا نُزِّلَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ وَلاَ رُفِعَ بَلاَءٌ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ

Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Tidaklah musibah hilang melainkan dengan tobat. (Ibnu al-Qayyim, Al-Jawab al-Kafi, hlm. 87). []

---*---
Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah200m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah200

Sabtu, 03 Juli 2021

Tagged under: ,

Kezaliman Membawa Kehancuran

Buletin Kaffah No. 199 (21 Dzulqa'dah 1442 H/2 Juli 2021 M)

Saat ini ketidakadilan alias kezaliman makin nyata terasa. Terjadi di mana-mana. Terjadi hampir dalam semua perkara. Dari mulai ketidakadilan/kezaliman di bidang ekonomi hingga ketidakadilan/kezaliman di bidang hukum. 

Di bidang ekonomi, misalnya, selama ini sebagian besar sumberdaya alam milik rakyat dikuasai oleh segelintir orang. Terutama aseng dan asing. Tentu karena dilegalkan oleh UU yang dibuat oleh rezim berkuasa. Sebaliknya, sebagian besar rakyat hanya menikmati sebagian kecilnya. 

Orang-orang kaya diberi pengampunan pajak. Sebaliknya, orang-orang kecil terus dikejar-kejar tagihan pajak. Orang-orang kaya diistimewakan dengan pembebasan pajak atas mobil mewah. Sebaliknya, orang-orang kecil malah makin dibebani oleh ragam dan jenis pungutan pajak. Termasuk rencana pajak sembako. Padahal jelas, sembako adalah kebutuhan dasar rakyat. Saat ini saja, ketika daya beli masyarakat makin menurun, banyak yang kesulitan membeli sembako. Apalagi jika harga sembako naik sebagai konsekuensi pemberlakuan pajak sembako.

Yang paling kasatmata adalah ketidakadilan atau kezaliman di bidang hukum. Di dalam sistem sekular yang menerapkan hukum-hukum buatan manusia, termasuk di negeri ini, keadilan hukum menjadi semacam barang mewah. Sulit dirasakan oleh rakyat kecil dan lemah. Keadilan hukum seolah hanya milik para pejabat dan mereka yang punya duit. 

Di negeri ini rakyat kecil yang mencuri benda senilai beberapa rupiah saja bisa dijerat hukuman berat. Sebaliknya, para pejabat yang punya kuasa atau mereka yang punya duit, meski mengkorupsi miliaran hingga triliunan uang rakyat, bisa bebas melenggang dari jeratan hukuman. 

Hari ini mereka yang pro rezim tetap aman. Tak tersentuh hukum. Padahal mereka berkali-kali melakukan tindakan kriminal: menghina Islam, menista ulama dan santri, dan sebagainya. Sebaliknya, hanya karena kesalahan kecil, asal dari pihak yang sering kritis terhadap rezim, mereka dijerat dengan hukuman berat. Itulah yang—antara lain—menimpa HRS. 

Itulah pengadilan di dunia. Sebuah pengadilan semu. Bahkan palsu. Pengadilan dunia sering menjadi alat untuk sekadar menghukum rakyat kecil. Hukumannya pun tidak akan mampu menghapus dosa-dosa para kriminal. Para penegak hukumnya acapkali bermental bobrok. Tidak memiliki rasa takut kepada Allah SWT. Mudah dibeli. Mereka gampang tergoda oleh rayuan uang, harta, wanita dan kenikmatan dunia lainnya. 

Membawa Kehancuran

Ketidakadilan atau kezaliman adalah dosa besar. Kezaliman adalah musuh agama dan musuh umat. Bahkan Allah SWT telah mengharamkan kezaliman bagi Diri-Nya. Karena itu Allah pun mengharamkan kezaliman antar sesama hamba-Nya. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman:

يَا عِبَادِيْ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلاَ تَظَالَمُوْا

Wahai hamba-hamba-Ku! Sungguh Aku telah mengharamkan kezaliman atas Diri-Ku. Aku pun telah mengharamkan kezaliman itu di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi (HR Muslim).

Rasulullah saw. mengingatkan kaum Muslim akan besarnya bahaya kezaliman yang kelak akan dihadapi pelakunya pada Hari Kiamat:

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Kezaliman adalah kegelapan pada Hari Kiamat (HR al-Bukhari dan Muslim).

Di antara kezaliman yang termasuk dosa besar adalah tidak memberlakukan hukum-hukum Allah SWT seraya memberlakukan hukum-hukum buatan manusia. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah orang-orang zalim (TQS al-Maidah [5]: 45).

Imam al-Baghawi dalam tafsirnya, Ma’âlim at-Tanzîl, mengutip Ikrimah, menjelaskan maksud ayat tersebut, “Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan karena mengingkarinya maka dia sungguh telah kafir. Siapa saja yang mengakui hukum Allah, namun tidak menjalankannya, maka dia zalim dan fasik.”

Kezaliman akibat mencampakkan hukum Allah telah menimbulkan ragam kezaliman yang lain kepada sesama manusia. Pengambilalihan sumberdaya alam milik umum, misalnya—tambang migas, hutan, jalan tol, dll yang seharusnya menjadi milik umum—menjadi milik swasta/asing merupakan salah satu kezaliman yang menimpa umat. Ini adalah akibat hukum-hukum Islam tentang kepemilikan tidak diterapkan.

Demikian pula rusaknya kehormatan. Hilangnya harta dan tumpahnya darah kaum Muslim tanpa ada peradilan yang adil dan sanksi hukum yang tegas. Ragam kezaliman ini adalah akibat hukum Islam terkait hudud tidak dijalankan. Yang diberlakukan adalah hukum-hukum buatan manusia. Sudah begitu, diterapkan secara suka-suka. Hukum berlaku bak pisau. Tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. 

Ketidakadilan atau kezaliman semacam ini pasti membawa kehancuran. Demikian sabda Rasulullah saw. Sebagaimana dituturkan Aisyah ra., pernah orang-orang Quraisy membicarakan perkara seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang bisa menegosiasikan hal ini kepada Rasulullah saw.?” Mereka berkata, “Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain dari Usamah bin Zaid, kesayangan Rasulullah.” Lalu Usamah berbicara kepada Rasulullah saw. Beliau kemudian bersabda, “Apakah engkau meminta keringanan dalam pelaksanaan had (hukum) di antara hukum-hukum Allah?” Beliau lalu berdiri dan berkhutbah seraya berkata:

إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Sungguh telah binasa orang-orang sebelum kalian. Pasalnya, jika di tengah-tengah mereka ada orang terkemuka mencuri, mereka biarkan (tidak dihukum). Sebaliknya, jika di tengah-tengah mereka ada orang lemah mencuri, mereka tegakkan (hukum) atas dirinya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya (HR al-Bukhari).

Secara tersurat, sabda Baginda Rasulullah saw. di atas menegaskan, bahwa saat hukum diberlakukan secara tidak adil, hanya berpihak kepada yang kuat dan cenderung menzalimi yang lemah, maka kehancuran masyarakat pasti akan terjadi.

Pentingnya Institusi Penegak Keadilan

Keadilan hanya mungkin terjadi saat Islam ditegakkan. Islam hanya mungkin bisa tegak dengan kekuasaan. Karena itu dalam Islam, kekuasaan tentu amat penting. Tidak lain untuk menegakkan Islam. Berikutnya demi menegakkan keadilan sekaligus menolak kezaliman.

Pentingnya kekuasaan sejak awal disadari oleh Rasulullah saw. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah SWT melalui firman-Nya:

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar serta berikanlah kepada diriku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” (TQS al-Isra’ [17]: 80).

Imam Ibnu Katsir, saat menjelaskan frasa “waj’allii min ladunka sulthân[an] nashîrâ” dalam ayat di atas, dengan mengutip Qatadah, menyatakan, “Dalam ayat ini jelas Rasulullah saw. menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni untuk menerapkan Kitabullah, memberlakukan hudûd Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah…” (Tafsîr Ibn Katsîr, 5/111).

Karena itu tepat ungkapan para ulama saat menjelaskan pentingnya Islam berdampingan dengan kekuasaan:

اَلدِّيْنُ وَ السُّلْطَانُ تَوْأَمَانِ وَ قِيْلَ الدِّيْنُ أُسٌّ وَ السُّلْطَانُ حَارِسٌ فَمَا لاَ أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَ مَا لاَ حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Dikatakan pula bahwa agama adalah fondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak berpondasi bakal hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap (Abu Abdillah al-Qali, Tadrîb ar-Riyâsah wa Tartîb as-Siyâsah, 1/81).

Imam al-Ghazali juga menjelaskan:

اَلدِّيْنُ وَ الْمُلْكُ تَوْأَمَانِ مِثْلُ أَخَوَيْنِ وَلَدَا مِنْ بَطْنٍ وَاحِدٍ

Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, seperti dua saudara yang lahir dari satu perut yang sama (Al-Ghazali, At-Tibr al-Masbûk fî Nashîhah al-Mulk, 1/19).

Apa yang dinyatakan oleh Imam al-Ghazali setidaknya menegaskan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam surat yang beliau tujukan kepada salah seorang ‘amil-nya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan:

وَ الدِّيْنُ وَ الْمُلْكُ تَوْأَمَانِ فَلاَ يَسْتَغْنِي أَحَدُهُمَا عَنِ اْلآخَرِ

Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Tidak cukup salah satunya tanpa didukung oleh yang lain (Abdul Hayyi al-Kattani, Tarâtib al-Idâriyah [Nizhâm al-Hukûmah an-Nabawiyyah], 1/395).

Alhasil, meraih kekuasaan sangatlah penting. Namun, yang lebih penting, kekuasaan itu harus diorientasikan untuk menegakkan, memelihara dan mengemban Islam. Dengan kata lain, penting dan wajib menjadikan orang Muslim berkuasa, tetapi lebih penting dan lebih wajib lagi menjadikan Islam berkuasa, yakni dengan menjadikan syariah Islam sebagai satu-satunya aturan untuk mengatur negara, bukan yang lain. Hanya dengan syariah Islamlah akan tercipta keadilan di tengah-tengah manusia. Saat keadilan tercipta, kezaliman pun pasti sirna. 

WalLahu a’lam bi ash-shawwab. []

---*---

Hikmah:

Allah SWT pun berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan, sebagai para saksi Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabat kalian. (TQS an-Nisa’ [4]: 135). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah199m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah199

Jumat, 18 Juni 2021

Tagged under: ,

Haram Menzalimi Harta Rakyat

Buletin Dakwah Kaffah No. 197 (7 Dzulqa'dah 1442 H/18 Juni 2021 M)

Harta adalah salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendapat perlindungan Islam. Tidak boleh ada yang mengganggu dan merampas harta seseorang. Tidak boleh juga memungut harta seseorang tanpa izin syariah. Bahkan negara sekalipun haram melakukan pemaksaan pungutan apapun dari rakyatnya, kecuali pungutan yang memang telah diakui dan dibenarkan oleh syariah.

Namun, di dalam sistem Kapitalisme sekular seperti saat ini, berbagai macam pungutan (pajak) justru menjadi sumber utama pendapatan negara. Pajak dan berbagai pungutan lainnya tentu menambah beban kehidupan masyarakat. Ironisnya, pada saat kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun seperti saat ini, pungutan pajak bukannya dikurangi atau dihilangkan, malah makin ditambah. Padahal, di sisi lain, negara tidak menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Islam Melindungi Harta

Di dalam al-Quran telah terdapat larangan mengganggu dan merampas harta manusia tanpa alasan yang haq. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian (TQS an-Nisa’ [4]: 29).

Dalam ayat ini terkandung pemahaman bahwa harta sesama manusia boleh diambil dan dimanfaatkan jika pemiliknya ridha dan tentu harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam, seperti melalui jual-beli, hibah, sedekah, dsb. 

Larangan mengganggu dan merampas harta juga disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam Khutbah al-Wada’.:

 إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا فِي شَهْرِكُمْ هذَا فِي بَلَدِكُمْ هذَا 

Sungguh darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini (HR al-Bukhari dan Muslim).

Demikian pentingnya menjaga harta sesama Muslim, bahkan sejengkal tanah mereka pun tak boleh dirampas. Rasulullah saw. mengingatkan:

مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah (orang lain) secara zalim, Allah akan menghimpit dirinya dengan tujuh lapis tanah (bumi) (HR Muslim).

Rasulullah saw. pun bersabda:

لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا 

Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, baik dengan main-main ataupun sungguh-sungguh. Siapa saja yang mengambil tongkat saudaranya, hendaklah ia mengembalikannya (HR Abu Dawud).

Ghashab dan Kezaliman

Terkait dengan QS an-Nisa’ ayat 29 di atas, As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan, “Allah SWT telah melarang hamba-hamba-Nya yang Mukmin untuk memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Ini mencakup ghashab (perampasan), pencurian serta memperoleh harta melalui judi dan perolehan-perolehan yang tercela.” (Tafsir as-Sa’di, hlm. 300).

Ghashab, menurut kitab Al-Muhith fi al-Lughah, adalah mengambil sesuatu secara zalim dan memaksa. Menurut Dr. Khalid al-Musyaiqih, ghashab adalah menguasai hak orang lain, baik hartanya atau hak gunanya, secara paksa, tanpa alasan yang benar. 

Ghashab bukan saja terjadi antar individu, tetapi juga bisa dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Berbagai pungutan yang ada di luar syariah Islam seperti pajak atas penghasilan, kendaraan, tanah, rumah, barang belanjaan, dsb adalah kezaliman karena tidak didasarkan pada ketentuan syariah. Inilah yang dimaksud Allah SWT dengan firman-Nya (yang artinya): memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil.

Melakukan berbagai pungutan/pajak terhadap rakyat adalah kebiasaan para raja, kaisar dan para pemimpin di luar Islam. Dulu para raja biasa memungut pajak dan upeti dari rakyat mereka. Ada pajak atas emas, hewan ternak, juga budak. Pada era modern, negara-negara yang menganut ideologi kapitalis juga memungut pajak dari rakyat dengan lebih banyak lagi jenisnya; pajak kendaraan, rumah, tanah, dll. Sekarang direncanakan pula ada pungutan/pajak atas sembako, sekolah bahkan pajak dari para ibu yang melahirkan. Kebijakan inilah yang telah diperingatkan keras oleh Islam.

Abu Khair ra. berkata: Maslamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra. Ia berkata: Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
 
إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِيْ النَّارِ

Sungguh para pemungut pajak (diazab) di neraka (HR Ahmad).

Inilah realita kehidupan umat hari ini. Mereka dihadapkan pada kondisi hajat hidup yang ditelantarkan, sementara beban hidup semakin berat. Bahkan penguasa justru menambah berat beban kehidupan mereka dengan berbagai pungutan/pajak. 

Berbeda dengan para khalifah yang menjalankan syariah Islam, mereka berusaha sekuat tenaga melayani kebutuhan rakyat dan meringankan beban mereka. Pasalnya, mereka paham bahwa jabatan dan kekuasaan semestinya dijalankan untuk melayani rakyat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. 

Pajak Bukan Sumber Utama Pendapatan Negara

Dalam sistem ekonomi selain Islam, pajak dan berbagai pungutan memang menjadi salah satu urat nadi pendapatan negara. Seorang ahli pemerintahan Barat, Arthur Vanderbilt, mengatakan, “Pajak adalah urat nadi (lifeblood) pemerintah.” Sebab itulah dalam sistem ekonomi mereka, berbagai pungutan/pajak digencarkan. Bahkan warga miskin juga dikejar berbagai pungutan/pajak.

Berbeda dengan Islam. Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Islam telah menetapkan bahwa sumber utama pendapatan negara bukan pajak. Pasalnya, Kas Negara atau Baitul Mal dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah) memiliki sumber pemasukan yang tetap seperti zakat, jizyah, kharaj, ‘usyr, harta kepemilikan umum (seperti tambang migas dan mineral), anfal, ghanimah, fai, khumus, infak dan sedekah, dsb. Sumber pemasukan ini amat besar dan mampu mencukupi kebutuhan umat. Tak perlu ada pungutan batil di luar ketentuan syariah.

Memang adakalanya negara dibolehkan untuk memberlakukan pajak (dharibah). Namun demikian, konsep dan pelaksanaannya jauh berbeda dengan sistem pajak hari ini. Pajak (dharibah) dalam Islam hanya diberlakukan saat negara benar-benar krisis keuangan, sementara negara tentu membutuhkan dana segar untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka. Misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah, membayar gaji (pegawai, tentara, juga biaya hidup pejabat), memenuhi kebutuhan fakir miskin, juga penanganan bencana alam dan wabah. 

Pungutan itu bersifat temporer. Bukan pemasukan rutin dan permanen. Apalagi menjadi sumber pendapatan utama negara. Ketika krisis sudah terlewati dan Kas Negara (Baitul Mal) telah aman, maka pungutan itu akan dihentikan. Jadi pajak (dharibah) dalam Islam bukan merupakan pendapatan rutin dan utama negara seperti dalam sistem kapitalisme.

Obyek pajak dalam Islam pun berbeda. Pungutan ini tidak diambil dari semua warga negara. Non-Muslim (ahludz-dzimmah) tidak dikenai pajak. Mereka hanya dikenai jizyah yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Pajak dalam Islam hanya dibebankan atas warga Muslim yang kaya saja. Sabda Nabi saw.:

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى 

Sedekah terbaik adalah yang berasal dari orang kaya (HR al-Bukhari).

Dengan aturan seperti ini, keadilan akan tercipta. Kebutuhan rakyat tetap terpenuhi dengan jaminan dari negara. Mereka tidak dipersulit dengan berbagai pungutan. 

Para penguasa pun akan legowo ketika diingatkan akan kewajiban mereka untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh memenuhi hajat rakyat. Mereka takut jika sikap melalaikan kewajiban tersebut akan berbuah siksa pada Hari Akhir. Suatu ketika Abu Maryam al-’Azdy ra. menasihati Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia berkata kepada Muawiyah: Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

“Siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan kaum Muslim, kemudian ia tidak memenuhi hajat, kepentingan dan kebutuhan mereka, maka Allah akan menolak hajat, kepentingan dan kebutuhannya pada Hari Kiamat.” Mendengar nasihat itu, Muawiyah segera mengangkat seorang untuk melayani segala kebutuhan orang-orang (rakyat) (HR Abu Dawud).

Berkebalikan dengan hari ini, banyak orang kaya menikmati berbagai fasilitas kemudahan hidup dari negara semisal pengampunan pajak (tax amnesty). Sebaliknya, rakyat kebanyakan kian ditekan dan diburu hartanya. 

Apakah para pemimpin itu tidak takut dengan doa keburukan yang dipanjatkan Baginda Nabi saw. untuk para penguasa yang zalim, yang mempersulit kehidupan rakyatnya: 

اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim). []

---*---

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أُمَرَاءُ ظَلَمَةٌ، وَوُزَرَاءُ فَسَقَةٌ، وَقُضَاةٌ خَوَنَةٌ، وَفُقَهَاءُ كَذَبَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزَّمَنَ فَلا يَكُونَنَّ لَهُمْ جَابِيًا وَلا عَرِيفًا وَلا شُرْطِيًّا

Akan ada pada akhir zaman para penguasa zalim, para pembantu (pejabat pemerintah) fasik, para hakim pengkhianat dan para ahli hukum Islam pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, janganlah kalian menjadi pemungut cukai, tangan kanan penguasa dan polisi.
(HR ath-Thabrani). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah197m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah197

Sabtu, 12 Juni 2021

Tagged under: ,

Pelayanan Ibadah Haji Sepenuh Hati

Buletin Dakwah Kaffah No. 196 (30 Syawal 1442 H/11 Juni 2021 M)

Jamaah haji Indonesia tahun ini kembali gagal berangkat. Pemerintah melalui Kemenag membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji. Alasannya, masih pandemi. 

Pembatalan ini menimbulkan persoalan lain, yakni menambah panjang daftar antrian keberangkatan calon jamaah haji di Tanah Air. Sampai tahun ini, antrian terlama di Indonesia adalah pada tahun 2055.

Haji: Kewajiban Agung

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban agung dalam Islam. Sabda Nabi saw.:

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam dibangun atas lima perkara; kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; haji dan shaum Ramadhan (HR al-Bukhari).
 
Ibadah haji merupakan kewajiban dari Allah SWT atas kaum Muslim:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam (TQS Ali Imran [3]: 97).

Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, tentang firman Allah, “Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji), sungguh Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,” maknanya, “Siapa saja yang mengingkari kewajiban haji sungguh telah kafir dan Allah tidak memerlukan dirinya.” (Tafsir Ibnu Katsîr, 2/84).

Ibn Abbas ra. berkata: 

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ؟ قَالَ: (لاَ بَلْ حَجَّةً)؟ قِيْلَ: فَمَا السَّبِيْلُ، قَالَ: (الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ).

Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun?” Beliau menjawab, “Tidak, tetapi sekali (seumur hidup).” Ada yang bertanya, “Lalu, apa yang dimaksud dengan jalan (ke Baitullah)” Beliau menjawab, “Bekal dan kendaraan." (HR ad-Daruquthni).
 
Prof. DR. Wahbah Zuhaili merangkum keterangan para ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud batas kemampuan di sini adalah mampu badaniyah, maliyah dan amaniyah (Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, 3/25). 

Mampu secara badaniyah adalah sehat sehingga mampu menempuh perjalanan dan bisa melaksanakan semua rukun haji dengan sempurna. 

Mampu secara maliyah adalah adanya kecukupan harta untuk berangkat ke Tanah Suci dan kembali ke negeri asalnya, untuk bekal perjalanan serta untuk keluarga yang wajib dinafkahi. Kewajiban haji tidak berlaku bagi Muslim yang tidak mampu sampai ia punya harta yang mencukupi. 

Selain itu, juga ada istitha’ah dalam keamanan (amaniyah). Artinya, keamanan calon jamaah haji terjamin baik dari gangguan penjahat seperti perampok, begal, ataupun peperangan. Termasuk aman dari gangguan alam seperti badai di lautan, juga wabah penyakit yang berbahaya. 

Karena itu jika ada kondisi yang merintangi dan mengancam keselamatan kaum Muslim dalam perjalanan haji, sementara halangan tersebut tidak bisa dihilangkan, maka hal demikian jadi pembatal syarat istitha’ah dalam berhaji. Dalam sejarah, beberapa kali memang terjadi pembatalan ibadah haji, misalnya karena wabah pada tahun 1814, juga pada tahun 1837 dan kolera tahun 1846. 

Khilafah Pelayan Tamu Allah

Ibadah haji sejatinya adalah fardhu bagi setiap Muslim yang mampu atau istitha’ah. Namun demikian, syariah Islam juga menetapkan Imam/Khalifah untuk mengurus pelaksanaan haji dan keperluan para jamaah haji. Sebabnya, Imam/Khalifah adalah ra’in (pengurus rakyat). Sabda Nabi saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Catatan sejarah menunjukkan betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan para khalifah kepada jamaah haji dari berbagai negara. Mereka dilayani dengan sebaik-baiknya sebagai tamu-tamu Allah. Pelayanan itu dilakukan tanpa ada unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan ibadah haji. Semua merupakan kewajiban yang harus dijalankan negara. 

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Khilafah dalam melayani para jamaah haji ini. Pertama: Khalifah menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Mereka dipilih dari orang-orang yang bertakwa dan cakap memimpin. Rasulullah saw. pernah menunjuk ‘Utab bin Asad, juga Abu Bakar ash-Shiddiq ra., untuk mengurus dan memimpin jamaah haji. Rasulullah saw. juga pernah memimpin langsung pelaksanaan ibadah haji pada saat Haji Wada’. Pada masa Kekhilafahan Umar ra., pelaksanaan ibadah haji pernah diserahkan kepada Abdurrahman bin Auf ra. Ibadah haji juga pernah dipimpin oleh Khalifah Umar ra. hingga masa akhir Kekhilafahannya. Pada masa Khalifah Utsman ra., pelaksanaan haji juga pernah dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ra.

Kedua: Jika negara harus menetapkan ONH (ongkos naik haji), maka nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan Tanah Haram (Makkah-Madinah), serta akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari Tanah Suci. Dalam penentuan ONH ini, paradigma negara Khilafah adalah ri’ayatu syu’un al-hujjaj wa al-‘ummar (mengurus urusan jamaah haji dan umrah). Bukan paradigma bisnis, untung dan rugi. Khilafah juga bisa membuka opsi: rute darat, laut dan udara. Masing-masing dengan konsekuensi biaya yang berbeda. 

Ketiga: Khalifah berhak untuk mengatur kuota haji dan umrah. Dengan itu keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi para calon jamaah haji dan umrah. Dalam hal ini, Khalifah harus memperhatikan: (1) Kewajiban haji hanya berlaku sekali seumur hidup; (2) Kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Bagi calon jamaah yang belum pernah haji, sementara sudah memenuhi syarat dan berkemampuan, maka mereka akan diprioritaskan. Dengan begitu antrian panjang haji akan bisa dipangkas karena hanya yang benar-benar mampu yang diutamakan.

Keempat: Khalifah akan menghapus visa haji dan umrah. Pasalnya, di dalam sistem Khilafah, kaum Muslim hakikatnya berada dalam satu kesatuan wilayah. Tidak tersekat-sekat oleh batas daerah dan negara, sebagaimana saat ini. Seluruh jamaah haji yang berasal dari berbagai penjuru Dunia Islam bisa bebas keluar masuk Makkah-Madinah tanpa visa. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, bisa KTP atau Paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum Muslim yang menjadi warga negara kafir, baik kafir harbi hukm[an] maupun fi’l[an].

Kelima: Khalifah akan membangun berbagai sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji. Dengan begitu faktor-faktor teknis yang dapat mengganggu apalagi menghalangi pelaksanaan ibadah haji dapat disingkirkan sehingga istitha’ah amaniyah dapat tercapai.

Pembangunan sarana-prasarana haji mencakup sarana transportasi menuju Tanah Suci hingga tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji seperti Masjidil Haram, Mina, Arafah, dsb. Semua itu dimaksudkan agar bisa menampung banyak jamaah serta dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan beribadah.

Pada masa Khilafah Utsmaniyah, Sultan ‘Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji yang dikenal sebagai Hijaz railway. Jauh sebelum Khilafah Utsmaniyah, Khalifah ‘Abbasiyyah, Harun ar-Rasyid, membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah), termasuk membangun saluran air yang menjamin jamaah haji tidak kekurangan air sepanjang perjalanan. Di masing-masing titik dibangun pos layanan umum, yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal. Pembangunan saluran air bagi jemaah haji itu diinisiasi oleh istri Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Zubayda. Diriwayatkan untuk proyek itu ia mengeluarkan uang hingga 1,7 juta dinar atau setara dengan tujuh triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah!

Keenam: Pada masa pandemi atau wabah, Khilafah akan berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan seperti menjamin sanitasi, menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan haji, pemberian vaksin bagi para jamaah haji, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang memadai. 

Khilafah tidak akan menutup pelaksanaan ibadah haji, tetapi akan melakukan 3T (testing, tracing, treatment/pengetesan, pelacakan dan perlakuan) sesuai protokol kesehatan pada warga. Mereka yang terbukti sakit akan dirawat sampai sembuh. Mereka yang sehat tetap diizinkan beribadah haji. Menutup pelaksanaan haji dan umrah adalah tindakan yang keliru karena menghalangi orang yang akan beribadah ke Baitullah.

Semua aktivitas Khilafah dalam pengurusan haji itu dilakukan dengan prinsip ri’ayah (pelayanan), bukan bersifat komersil atau mengambil keuntungan dari jamaah. Berbeda dengan hari ini. Pengurusan haji diurus oleh negara masing-masing tanpa ada kesatuan pelayanan karena tiada kesatuan kepemimpinan. Akibatnya, sering muncul konflik kepentingan dan kesemrawutan semisal pembagian kuota, komersialisasi hotel, tiket, katering, dsb.

Demikianlah keagungan pelayanan haji yang dilakukan oleh para khalifah. Mereka benar-benar berkhidmat melayani tamu-tamu Allah sesuai dengan syariah Islam. Tanpa pelayanan dari pemimpin yang bertumpu pada syariah, pelaksanaan ibadah haji sering terkendala, dan bukan tidak mungkin menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.[]

---*---

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ

Tidak ada balasan bagi haji mabrur, kecuali surga. (HR al-Bukhari dan Muslim). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah196m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah196

Jumat, 11 Juni 2021

Tagged under:

Akibat Salah Urus BUMN

Oleh: Titi Hutami

Rasanya sulit dipercaya bahwa semua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) secara bersamaan mengalami kerugian, bahkan memiliki utang yang jumlahnya sangat fantastis. Perusahaan Listrik Negara (PLN)memiliki utang 500 triliun (https://finance.detik.com/energi/d-5593031/erick-thohir-pln-itu-utangnya-rp-500-triliun). Perusahaan penerbangan yang dibanggakan rakyat, yakni Garuda Indonesia, disinyalir utang 70 triliun (https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-5592837/ada-rugi-rp-14-tbulan-garuda-terancam-bangkrut). Total utang Pertamina jangka pendek dan jangka panjang mencapai Rp 580 triliun lebih (https://rmol.id/read/2021/03/14/478816/manajemen-pertamina-bingung-cari-uang-biaya-hidup-andalkan-utang). PTPN disebut memiliki utang sudah menembus Rp40 triliun atau berkisar Rp48 triliun (https://market.bisnis.com/read/20210120/192/1345614/erick-thohir-sebut-kai-ptpn-hingga-bumn-karya-banyak-utang). PT KAI mengantongi utang senilai Rp15,5 triliun (https://tirto.id/fMHQ). PT Waskita Karya Tbk (WSKT) tiba-tiba secara mengejutkan mencatatkan kerugian sebesar Rp 7,28 triliun (https://www.cnbcindonesia.com/market/20210416122728-17-238431/kalau-ngomongin-utang-ternyata-bumn-rajanya/1 ).  

Produk BUMN di atas antara lain listrik, transportasi udara, bahan bakar minyak (BBM), kelapa sawit untuk minyak goreng, tansportasi darat kereta api, dan jalan tol. Rakyat selama ini memanfatkan produk BUMN tersebut dengan membayar harganya, bukan gratis. Jika telat membayar pun, seperti PLN, terkena denda. Aneh jika kemudian BUMN dikatakan merugi, sementara produknya vital bagi masyarakat dan tanpa ada perusahaan pesaing yang berarti. Seharusnya BUMN dapat meraup keuntungan berlimpah, bukan merugi. Lantas kemana larinya uang rakyat yang sejatinya untuk membayar produk BUMN tersebut?

Alasan utama penyebab kerugian atau utang BUMN adalah pendapatan yang diterima tak sebanding dengan beban biaya yang dikeluarkan, dan adanya dana tambahan dari utang diperkirakan akan menambah peningkatan produk. Nyatanya, utang BUMN terus menggunung dan sulit ditutupi, termasuk membayar bunganya harus melalui utang lagi. 

Akhirnya utang BUMN tidak hanya menjadi urusan negara, tapi rakyat ikut terbebani untuk menutupi utang tersebut. Sementara sebelum ini rakyat tidak pernah menikmati keuntungan BUMN yang seharusnya menjadi haknya. Sekarang ketika BUMN merugi, rakyat harus ikut menderita.  Nasib oh nasib.

Ekonom Indef Didiek Rachbini menjelaskan, utang BUMN dapat digolongkan sebagai utang publik karena dapat berdampak pada anggaran publik. Adapun total utang BUMN dan pemerintah saat ini mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun. 

"Ini belum selesai pemerintahan Jokowi, nanti kalau sudah selesai pemerintahannya bisa mencapai Rp 10.000 triliun. Utang APBN dengan BUMN. Ini meningkat semakin pesat," kata Didik.
https://katadata.co.id/agustiyanti/indepth/605c09856dc53/mewaspadai-risiko-tumpukan-utang-bumn\

Penderitaan rakyat tidak hanya sampai di sini. Solusi yang diusulkan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam untuk mengatasi utang BUMN karya dengan menjual asetnya, seperti jalan tol. 

"Namun demikian, aset BUMN Karya sangat besar. Apabila aset tersebut, misal konsesi-konsesi jalan tol bisa dijual, BUMN Karya bisa mendapatkan dana segar yang akan menutup semua kebutuhan likuiditasnya," kata Piter.

Jika konsesnsi jalan tol ada di tangan pengusaha swasta atau asing, tentunya rakyat harus membayar tinggi untuk melewati jalan tol tersebut. BUMN beralih fungsi. Semula BUMN didirikan untuk melayani kepentingan umum dan memberikan pelayanan publik. Ujungnya BUMN membebani dan membawa penderitaan rakyat. Lebih-lebih jika tidak hanya jalan tol yang dilepas ke swasta, tapi semua BUMN menjual asetnya ke pihak swasta atau asing karena perangkap utang, Indonesia hancur berantakan.

Solusi Tuntas

Pertama, penyebab utama kebuntuan yang dihadapi pakar-pakar ekonomi saat ini dalam mengatasi utang BUMN adalah sistem ekonomi kapitalisme yang dijadikan sandarannya. Sistem ekonomi kapitalisme tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pengelola BUMN bahwa keuntungan BUMN adalah milik rakyat, melainkan sekedar merasa bahwa keuntungan BUMN milik Negara dan dirinya sebagai wakil Negara  merasa bebas memanfaatkan keuntungan yang ada atau memberikan gajih dan bonus untuk dirinya atau orang-orang tertentu bebas dengan nominal besar.

Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, pengelola BUMN dipilih bukan sekedar dilihat dari kemampuannya tapi kekuatan aqidahnya juga, sehingga memiliki sifat amanah dan tanggunga jawab di hadapan Allah SWT. dalam mensikapi keuntungan yang berlimpah dari BUMN. Keuntungan tersebut disalurkan ke baitul maal untuk dimanfaatkan kepentingan rakyat.

Kedua, sistem kapitalisme tidak membatasi masalah kepemilikan, sehingga saham BUMN tidak hanya dapat dimiliki oleh Negara, melainkan dapat bebas dimiliki oleh perorangan, perusahaan swasta atau bahkan perusahaan asing. Dalam kondisi BUMN terpuruk dengan utang yang menggunung akan memungkinkan aset-aset BUMN lepas dari kepemilikan negara kepada kepemilikan swasta atau asing.

Sementara sistem ekonomi Islam merinci masalah kepemilikan. Jika produk BUMN termasuk barang-barang dalam kategori kepemilikan umum/rakyat, maka keuntungannya tidak boleh dikuasai Negara, individu atau swasta/asing. Status Negara hanya mengelola BUMN tersebut dan menyalurkan keuntungannya untuk kemakmuran rakyat melalui baitul maal. Contoh produk BUMN milik umum sesuai syariat Islam adalah listrik, bahan bakar minyak (BBM) yang jumlahnya berlimpah, jalan tol, kereta api, dan lain-lain.

Rasulullah saw. Bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api.  Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Listrik dan BBM diibaratkan api, sedangkan jalan dibaratkan dengan padang rumput.

Dengan demikian, berserikatnya manusia dalam ketiga hal pada hadis di atas bukan karena zatnya, tetapi karena sifatnya sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak (komunitas) dan jika tidak ada maka mereka akan berselisih atau terjadi masalah dalam mencarinya.  Artinya, berserikatnya manusia itu karena posisi air, padang rumput dan api sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas.  Sifat ini merupakan ‘illat istinbâth[an] perserikatan manusia dalam ketiga hal itu.

Maka dari itu, hadis itu memang menyebutkan tiga macam (air, padang rumput dan api), namun disertai ‘illat, yaitu sifatnya sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas.  Kaidah ushul menyatakan: “Al-Hukm yadûru ma’a ‘illatihi wujûd[an] wa ‘adam[an] (Hukum beredar bersama ‘illat, ada dan tidaknya [‘illat itu]).”

Dengan demikian, apa saja (air, padang rumput, api, sarana irigasi, dan selainnya) yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas—yang jika tidak ada maka masyarakat akan berselisih dalam mencarinya—maka manusia berserikat di dalamnya.

Adapun untuk BUMN dengan produk barang yang bukan termasuk kepemilikan umum, tetap menjadi milik negara. Keuntungannya untuk pengelolaan Negara dan membantu urusan rakyat. Jadi pengelolaan negara tidak pernah membebani rakyat dengan semisal pajak.

Ketiga, orientasi pengelolaan BUMN dalam sistem kapitalisme semata-mata untuk keuntungan/laba, sehingga produknya dijual kepada siapaun, termasuk rakyat, dengan harga pasar. Tidak ada keringanan harga untuk rakyat. Ketika harga pasar naik, rakyat juga akan merasakan kenaikan harga tersebut. Anehnya, saat BUMN rugi, rakyat juga yang menanggung beban kerugian tersebut.

Orientasi pengelolaan BUMN dalam sistem Islam sangat berlawanan dengan sistem kapitalisme. Pengelolaan BUMN dalam sistem Islam dengan tujuan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan rakyat. Jika kebutuhan rakyat sudah terpenuhi, maka dibolehkan BUMN mengambil keuntungan/laba untuk kepentingan rakyat juga. Contoh PLN, listrik akan dibagikan dengan cuma-cuma kepada rakyat. Contoh lain PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), air akan dibagikan dengan cuma-cuma untuk kebutuhan rakyat. Kalaupun rakyat harus membayar listrik dan air, hanya sebatas biaya produksi, bukan untuk keuntungan BUMN tersebut. Negara tidak menutup kemungkinan memberikan bensin secara gratis kepada para pelajar dan pekerja. Jadi orientasi BUMN dalam sistem Islam bukan semata keuntungan/laba.

Demikian tiga hal di atas membedakan cara pengelolaan BUMN dalam pandangan sistem kapitalisme dan sistem Islam. Sangat jelas sistem kapitalisme membawa kerugian bagi rakyat, sedangkan sistem Islam sangat mengutamakan kepentingan rakyat.

Kesimpulannya, tidak ada jalan lain untuk mengatasi keruwetan dalam pengelolaan BUMN, melainkan kembali dalam sistem Islam. Karena selama menggunakan sistem di luar Islam, akan terjadi salah urus BUMN dan mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan persoalan BUMN tanpa mengorbankan rakyat. 

Wallahu a’lam.

Jumat, 28 Mei 2021

Tagged under: ,

Palestina, Urusan Kita!

Buletin Dakwah Kaffah No. 194 (16 Syawal 1442 H/28 Mei 2021 M)

Bumi Palestina kembali memanas. Lebih dari seratus hari militer Israel terus menggempur Gaza dan kompleks Masjid al-Aqsha. Total korban di pihak warga Palestina mencapai 232 orang, 65 di antaranya anak-anak.

Namun, di tengah gelombang solidaritas terhadap tanah Palestina dan warga Muslim di sana, muncul suara yang berkebalikan. Mereka menyatakan bahwa persoalan Palestina bukanlah urusan Indonesia, seperti yang dikatakan mantan Kepala BIN Hendropriyono. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais), Soleman B. Ponto, juga menyatakan Israel bukanlah penjajah. Menurut dia, konflik yang terjadi hanyalah perebutan wilayah.

Israel Penjajah dan Pendusta

Bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Kaum Zionis Yahudi mengarang propaganda Palestina sebagai tanah air mereka. Lalu mereka mencari legitimasi bahwa agresi militer mereka adalah bentuk membela diri dari serangan orang-orang Palestina.

Pendudukan kaum Zionis atas tanah Palestina bermula ketika Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Deklarasi yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Inggris kala itu, Arthur Balfour, merupakan restu Inggris kepada kaum Yahudi di Eropa untuk bermukim di wilayah Palestina. Secara resmi Pemerintah Britania Raya mendukung rencana Zionis mendirikan tanah air di Palestina. Semua dilakukan lewat lobi para pengusaha kaya Yahudi di Inggris.

Tujuan Pemerintah Inggris merestui pendirian negara Yahudi Raya di Timur Tengah tidak lain adalah untuk mendapatkan dukungan dari para pengusaha kaya Yahudi dan untuk melemahkan Dunia Islam dengan menciptakan konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

Herzl kemudian mendatangi pemimpin kaum Muslim saat itu, Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Dia berusaha membujuk dan menyuap Khalifah dengan uang sebesar 150 juta poundsterling (setara Rp 3 triliun) untuk mendapatkan tanah Palestina. Namun, Sultan Abdul Hamid II menolak. Ia berkata, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal dari tanah ini (Palestina) karena ia bukan milikku. Ia adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi bumi ini. Mereka telah membasahi tanahnya dengan darah-darah mereka.” 

Sultan kemudian melanjutkan, “Jika Kekhalifahan Islam ini hancur pada suatu hari, mereka dapat mengambil Palestina tanpa biaya! Namun, selagi aku masih hidup, aku lebih rela sebilah pedang merobek tubuhku daripada melihat bumi Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Kekhilafahan Islam. Pemisahaan tanah Palestina adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup.” Sultan Abdul Hamid II kemudian mengusir Herzl. Itulah yang terjadi. 

Namun, setelah pemerintah Inggris dan Yahudi bekerjasama meruntuhkan Khilafah Utsmaniyah, berbondong-bondong warga Yahudi mendatangi Palestina, merampas tanahnya sambil membunuhi warganya. Akhirnya, pada tahun 14 Mei 1948 berdiri negara Israel dan diakui secara luas oleh banyak negara di dunia.

Ironinya, hari ini sejumlah negeri Muslim juga mengakui keberadaan negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama lainnya, yaitu Mesir, Yordania, UEA, Maroko, Bahrain, Sudan dan Turki.

Palestina Negeri Diberkahi

Pernyataan bahwa masalah Palestina tidak ada kaitannya dengan urusan agama jelas merupakan kedustaan. Palestina adalah negeri yang tak bisa dipisahkan dengan ajaran Islam. Dalam beberapa ayat al-Quran disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan negeri Syam, negeri yang diberkahi dan disucikan Allah SWT. Sebagaimana diketahui, Syam adalah negeri yang terdiri dari Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina (temasuk yang diduduki Israel). Allah SWT berfirman:

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

Kami menyelamatkan dia (Ibrahim) dan Luth ke sebuah negeri yang telah Kami berkahi untuk seluruh alam (TQS al-Anbiya’ [21]: 71).

Ibnu Katsir berkata, “Allah memberitahukan tentang Ibrahim yang diselamatkan dari api buatan kaumnya dan membebaskan dia dari mereka dengan berhijrah ke Negeri Syam, tanah yang disucikan.” (Tafsir Ibnu Katsir, 5/310).

Rasulullah saw. juga memberikan banyak pujian pada negeri Syam. Di antaranya:

طُوبَى لِلشَّامِ فَقُلْنَا لِأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا

“Keberuntungan bagi penduduk Syam,” Kami bertanya, “Karena apa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka (penduduk Syam).” (HR at-Tirmidzi).

Di Palestina juga terdapat Masjid al-Aqsha. Masjid ini merupakan kiblat pertama kaum Muslim dan tempat singgah perjalanan Isra Mi’raj. Wilayah di sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi (Lihat: QS al-Isra’ [17]: 1). 

Khusus terkait keutamaan Masjid al-Aqsha, Nabi saw. bersabda:

أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَنْشَرِ وَالْمَحْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ

Sesungguhnya Maimunah, pembantu Nabi saw., pernah berkata, “Wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis.” Rasulullah menjawab, “Bumi tempat bertebaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia. Lalu shalatlah di dalamnya karena sesungguhnya shalat di dalamnya seperti seribu kali shalat di tempat lain.” (HR Ahmad).

Berdasarkan nas-nas ini, jelaslah tanah Palestina, Yerusalem dan al-Aqsha adalah bagian dari Islam dan kaum Muslim. Sungguh kebodohan dan kampanye busuk yang menyatakan kalau Palestina ataupun Yerusalem bukanlah bagian dari Islam dan umat tidak punya kepentingan di sana.

Fakta lainnya, Palestina adalah tanah air kaum Muslim dan telah berabad-abad menjadi bagian dari wilayah Islam. Kaum Muslim pun terikat dengan Palestina serta Yerusalem karena dua alasan:

Pertama, wilayah Yerusalem telah menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status sebagai tanah kharaj sejak era Kekhilafahan Umar bin al-Khaththab ra. pada tahun 637 M. Setelah peperangan yang berkecamuk selama berbulan-bulan, akhirnya Uskup Yerusalem, Sophronius, menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab secara langsung.

Karena statusnya sebagai tanah kharaj, Palestina tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Hanya boleh dimanfaatkan. Jika kaum Muslim saja tidak berhak memiliki tanah tersebut, apalagi kaum Zionis Yahudi.

Kedua, kaum Muslim terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat Perjanjian Umariyyah. Dalam perjanjian tersebut Khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Khalifah Umar kemudian menjamin tidak ada satu pun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. 

Perjanjian Khalifah Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem ini mengikat kaum Muslim hari ini bahkan hingga akhir zaman. Karena itu, selain berkewajiban merebut kembali tanah Palestina dari cengkeraman Zionis Israel, ada kewajiban untuk menepati perjanjian yang dibuat oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab untuk menjaga dan melindungi kaum Nasrani dan peribadatan mereka, serta tidak mengizinkan seorang Yahudi lewat dan bermalam di sana.

Dengan alasan inilah, haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina. Haram pula mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara Barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara agresor Zionis di tanah air kaum Muslim.

Wahai kaum Muslim: 

Tidakkah Anda melihat bahwa hari ini derita Muslim Palestina terus terjadi? Bukankah Anda melihat bahwa penderitaan mereka tidak bisa dihilangkan hanya dengan mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan?

Pendudukan kaum Zionis atas Palestina bukan sekadar mengakibatkan kematian ratusan ribu warganya, tetapi juga menciptakan penderitaan yang terus-menerus yang dialami jutaan warga lainnya. Dengan demikian, masih bercokolnya kaum penjajah Zionis Israel inilah yang menjadi pangkal persoalan di tanah Palestina dan menyebabkan penderitaan kaum Muslim berkepanjangan.

Wahai anak-anak dan keturunan Shalahuddin al-Ayyubi: 

Tidakkah Anda sadar atau pura-pura tidak tahu bahwa mengusir Israel tidak bisa dengan sekadar bantuan uang dan obat-obatan, apalagi hanya dengan retorika dan sidang-sidang yang berisi omong-kosong? Israel hanya bisa diusir dari tanah suci dengan mengerahkan pasukan militer. Bukankah Allah SWT telah berfirman:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ 

Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (TQS al-Baqarah [2]: 191).

Wahai para perwira dan prajurit Muslim: 

Tidakkah Anda mau menjadi kaum yang mengalahkan Israel sebagaimana janji Allah SWT:

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا

Jika datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami mendatangkan kepada kalian hamba-hamba Kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah ketetapan yang pasti terlaksana (TQS al-Isra’ [17]: 5). []

---*---

Hikmah:

Rasulullah saw. bersabda:

مَوْقِفٌ سَاعَةً فِي سَبِيل اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ اْلْأَسْوَدِ

Berjaga-jaga satu jam di medan perang fi sabililLah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad.” (HR Ibnu Hibban dan al-Baihaqi). []

---*---