image05 image06 image07

300x250 AD TOP

Feature Label Area

Jumat, 21 Januari 2022

Tagged under: ,

Hukum Untuk Semua

*BULETIN DAKWAH KAFFAH – 228* 
18 Jumadil Akhir 1443 H/21 Januari 2022 M


Dalam beberapa waktu terakhir, ada satu kasus yang mencuat yang menjadi perhatian publik. Aktivis 98, Ubedilah Badrun, melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin, 10 Januari 2022. Laporan itu perihal dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang lewat bisnis kedua anak Jokowi yang mempunyai relasi dengan perusahaan pembakar hutan (_Tempo.co_, 17/1/2022).

Buntut dari laporan itu, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, melaporkan Ubedilah Badrun ke Polda Metro Jaya, karena dianggap menyampaikan laporan palsu (_Tempo.com_, 16/1/2022). 

Selain itu, setelah pelaporan itu, Ubedilah Badrun diberitakan mengalami teror setidaknya dalam tiga bentuk: ancaman di medsos, telpon pada malam hari dari orang tidak dikenal dan rumahnya diamati oleh dua orang (_Jpnn.com_, 16/1/2022).

Sekarang bolanya tentu ada di pihak aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kepolisian. Banyak yang berharap, semua kasus hukum, apapun kasusnya, dan melibatkan siapapun, bisa ditangani secara adil dan profesional demi menegakkan hukum, mewujudkan keadilan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat. 

*Harus Adil*

Islam mensyariatkan agar penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka dan tidak suka, kawan atau lawan, dekat atau jauh. 

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 

_Janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan_ (TQS al-Maidah [5]: 8).

Imam ath-Thabari menjelaskan ayat di atas, “Allah SWT berfirman: Janganlah permusuhan kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil dalam menghukumi mereka dan memperlakukan mereka sehingga kalian berlaku zalim terhadap mereka karena adanya permusuhan antara kalian dan mereka.” (Ath-Thabari, _Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân_, 10/95 [Maktabah Syamilah]).

Begitu pula, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan, yakni rasa kasihan yang menyebabkan tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal. Allah SWT berfirman:

... وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ...

_Janganlah rasa kasihan kepada keduanya (pelaku zina) mencegah kalian untuk (menjalankan) agama Allah_ (TQS an-Nur [24]: 2).

*Harus Berlaku untuk Semua*

Islam mensyariatkan bahwa hukum itu harus berlaku untuk semua dan diberlakukan untuk semua. Tidak boleh ada _privilege_ dalam penerapan hukum sehingga seolah ada orang atau kelompok orang yang tak tersentuh hukum. Rasulullah saw. bersabda:

«أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ فِى اللَّهِ لَوْمَةُ لاَئِمٍ»

_Tegakkanlah hukum Allah atas orang dekat ataupun yang jauh. Janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah_ (HR Ibnu Majah, al-Hakim dan al-Baihaqi).

Hadis ini jelas memerintahkan kita untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi (tebang-pilih). Frasa _fî al-qarîb wa al-ba’îd_ maknanya bisa yang dekat dan yang jauh dari sisi nasab dan kekerabatan. Bisa juga bermakna yang kuat dan yang lemah atau yang bangsawan/pejabat/tokoh dan rakyat biasa. Bisa pula berlaku untuk yang dekat dan yang jauh dari aspek apapun karena frasa tersebut bersifat umum. Bisa dari sisi pertemanan, persahabatan, kelompok, nasab, kerabat, hubungan bisnis, pendukung dan aspek lainnya. Bisa juga frasa tersebut bermakna kedekatan hubungan. Jadi kedekatan personal tidak boleh berpengaruh dalam menerapkan hukum. 

Bisa juga kedekatan itu dari sisi kedekatan dengan kekuasaan dan penguasa. Lalu orang-orang yang dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan penguasa, atau orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan, bisa dengan mudah lolos dari jerat hukum. Bisa juga kedekatan itu dipahami dari sisi kuat dan lemahnya pengaruh di masyarakat, banyak dan sedikitnya pengikut, banyak sedikitnya kekayaan, dsb. Semua itu tidak boleh mempengaruhi penegakan hukum.

Rasul saw. juga memperingatkan: _Lâ ta`khudzkum filLâh lawmatu lâ`im_! Maknanya: _Janganlah celaan orang yang suka mencela menghalangi kalian untuk menegakkan hukum Allah._ Jangan sampai komentar-komentar orang mempengaruhi penegakan hukum. Komentar orang hendaknya tidak dipedulikan, baik komentar mendukung, apalagi komentar orang yang mencela. Artinya, yang harus diperhatikan adalah penegakan hukum dan keadilan itu sendiri, yakni penegakan hukum yang bersumber dari Allah SWT sebagai sebuah kewajiban. Karena itu yang boleh diperhatikan hanyalah pertimbangan-pertimbangan hukum sesuai ketentuan hukum syariah. Pertimbangan-pertimbangan lainnya tidak boleh diperhatikan apalagi sampai mempengaruhi penegakan hukum, baik membuat hukuman menjadi lebih berat atau menjadi lebih ringan, apalagi sampai lolos dari hukum.

Rasul saw. memperingatkan bahwa penegakan hukum secara diskriminatif justru akan menyebabkan kehancuran masyarakat. Ummul Mukminin Aisyah ra. menuturkan, bahwa pernah ada seorang perempuan terhormat dari Quraisy Bani Makhzum mencuri. Lalu mereka berkata, “Siapa yang bisa bicara kepada Rasulullah tentang dia? Tidak ada yang bisa kecuali Usamah bin Zaid.” Lalu Usamah berbicara kepada Rasul saw. Beliau bersabda “Usamah, apakah engkau hendak memintakan keringanan dalam penegakan hukum Allah?” Rasul saw. pun berdiri dan berpidato:

«إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

_Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bahwa mereka itu, jika orang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan; dan jika orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya.”_ (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadis ini menegaskan asas persamaan di muka hukum. Semua orang punya kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak seorang pun berada di atas hukum. Tidak seorang pun yang punya hak istimewa dan kebal dari hukum. 

Rasul saw. memperingatkan bahwa penyimpangan terhadap pelaksanaan asas persamaan di depan hukum menjadi sebab kemunduran, kerusakan bahkan kebinasaan suatu kaum atau masyarakat.

*Solusi Islam*

Dalam pandangan Islam, kunci keberhasilan pencegahan dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) ada dua: (1) sistem hukum/pemerintahan yang anti KKN; (2) pejabat dan aparatur pelaksana serta penegak hukum yang jujur, bersih, tegas dan konsisten. 

Sistem hukum/pemerintahan yang anti KKN tidak lain adalah sistem hukum/pemerintahan Islam. Dalam sistem hukum/pemerintahan Islam tidak akan ada politik biaya tinggi. Celah bagi KKN dalam pemilihan penguasa dan pejabat dan setelahnya akan tertutup sama sekali. Tidak seperti sistem hukum/pemerintahan seperti sekarang ini. 

Secara praktis, pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan melalui: _Pertama_, penanaman iman dan takwa, khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat, bukan kedekatan dan balas jasa politik. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi.

_Kedua_, sistem penggajian dan kompensasi yang layak sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk berlaku korup. 

_Ketiga_, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta _ghulûl_ (haram) serta penerapan pembuktian terbalik. Ini disertai dengan pencatatan harta pejabat dan aparatur serta audit secara berkala. Jika mencurigakan, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara benar dan legal. Jika tidak maka jumlah yang tidak wajar itu disita untuk Negara, baik sebagian atau seluruhnya. 

_Keempat_, hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi _ta’zîr_. Hukuman itu bisa berupa _tasyhîr_ (pewartaan/ekspos), denda, penjara bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Sanksi penyitaan harta _ghulûl_ juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya ini sekarang dikenal dengan pemiskinan terhadap para koruptor.

Pelaksanaannya dilakukan oleh pemimpin yang tegas dan konsisten. Hal itu seperti dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Jika Umar ra. mendapati kekayaan seorang wali atau _'âmil_ (kepala daerah) bertambah secara tidak wajar, beliau meminta pejabat tersebut menjelaskan asal-usul harta tambahan tak wajar tersebut. Jika penjelasannya tidak memuaskan, kelebihannya disita atau dibagi dua. Separuhnya diserahkan ke Baitul Mal. Hal ini pernah beliau lakukan kepada Abu Hurairah, Utbah bin Abu Sufyan, juga Amr bin al-‘Ash (Ibnu ’Abd Rabbih, _Al-’Iqd al-Farîd_, I/46-47).

Ketegasan itu tetap dilakukan terhadap kerabat dan keluarga sendiri. Ketika melihat unta milik Abdullah bin Umar paling gemuk di antara unta yang digembalakan di padang gembalaan umum, beliau menyuruh Abdullah bin Umar menjual unta itu. Lalu kelebihan dari modalnya dimasukkan ke kas Negara. Khalifah Umar menilai, unta itu paling gemuk karena mendapat rumput terbaik mengingat Abdullah bin Umar adalah putra Khalifah.

*Khatimah*

Fakta pencegahan dan pemberantasan KKN hari ini serasa makin mundur. Tentu akan berbeda jika sistem hukum/pemerintahan Islam dan syariahnya diterapkan. Islam dan syariahnya, yang diterapkan oleh penguasa dan aparatur yang bertakwa, akan dapat secara tuntas mencegah dan memberantas KKN. Semua itu menegaskan penting dan mendesaknya penerapan syariah Islam secara _kâffah_ di tengah-tengah kita. 

_WalLâh a’lam bi ash-shawwâb wa ahkam._ []

*Hikmah:*

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
_Takutlah kalian berbuat zalim karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada Hari Kiamat._ (HR Muslim). []

Rabu, 12 Januari 2022

Tagged under: ,

Tetap Istiqamah dan Teguh di Jalan Dakwah

Buletin Kaffah No. 226 (04 Jumadil Akhir 1443 H/7 Januari 2022 M)

Dakwah adalah jalan para nabi dan rasul Allah SWT. Tak ada seorang nabi dan rasul pun diutus oleh Allah SWT kecuali untuk berdakwah; menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia. 

Para nabi dan para rasul adalah orang-orang mulia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah SWT. Demikian pula tugas dakwah yang mereka emban. Sama-sama mulia. Begitu mulianya, tidak ada yang lebih baik daripada aktivitas dakwah. Allah SWT tegas berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru (manusia) ke jalan Allah, beramal shalih dan berkata, “Sungguh aku ini termasuk kaum Muslim.” (TQS Fushilat [41]: 33).

Namun demikian, sebagai bagian dari sunatullah, jalan dakwah bukanlah jalan yang mulus. Jalan dakwah adalah jalan terjal, penuh onak dan duri. Jalan yang kadang mengundang bahaya. Karena itu tak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Namun, tidak demikian dengan para nabi dan para rasul. Tak ada satu nabi dan rasul pun kecuali mereka tetap istiqamah dan teguh di jalan dakwah. Salah satu contohnya adalah Nabi Nuh as. Beliau mendakwahi umatnya selama 950 tahun! (Lihat: QS al-Ankabut [29]: 14). Yang luar biasa, beliau mendakwahi umatnya siang dan malam! Namun begitu, sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang berhasil beliau dakwahi tidak banyak. Para pengikut beliau sangatlah sedikit. Banyak yang tak peduli dan lari. Banyak pula yang menentang dakwah beliau (Lihat: QS Nuh [71]: 5-7).

Demikian pula Nabi Ibrahim as. dalam mendakwahi kaumnya. Tantangan dakwah beliau sangat berat. Bahkan beliau harus berhadapan dengan penguasa bengis, Raja Namrud. Akibat dakwah beliau, beliau harus rela dibakar dengan nyala api yang sangat besar yang mengepung beliau (Lihat: QS al-Anbiya’ [21]: 66-69). Tantangan dakwah juga dialami oleh Nabi Luth as., Nabi Musa as., dan para nabi/rasul yang lain.

Hal yang sama tentu juga dialami oleh Baginda Rasulullah saw. dan para Sahabat beliau. Hanya karena dakwah, Rasulullah saw., misalnya, pernah dipukul sampai pingsan (HR Muslim); dilempar dengan batu, dilempari saat melewati Pasar Dzul Majaz oleh Abu Lahab (HR Ibnu Hibban); dilempari dengan kotoran unta saat sedang sujud oleh Uqbah bin Abi Mu'ith (HR al-Bukhari); hendak diinjak lehernya oleh Abu Jahal saat beliau sedang shalat; diejek dan di-bully saat beliau berdakwah ke Thaif (HR Ibnu Hisyam); dicaci-maki bahkan diludahi (HR ath-Thabari); dituding gila, tukang sihir, pemecah-belah, dll. 

Hal yang sama dialami oleh para Sahabat beliau. Ragam penyiksaan, misalnya, dialami antara lain oleh suami-istri, yaitu Yasir dan Sumayah, serta putranya, Ammar. Ada juga Sahabat yang diikat, seperti dialami oleh Sa’id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan ibunya (HR al-Bukhari). Ada yang ditekan oleh Ibunya, seperti dialami oleh Saad bin Abi Waqash (HR Ibnu Hibban). Ada yang dijemur di bawah terik matahari, seperti dialami Bilal bin Rabbah (HR al-Hakim). Ada yang dilarang tampil dan menyerukan dakwah secara terbuka, seperti dialami oleh Abu Bakar (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. dan para Sahabat juga pernah diboikot selama 3 tahun. Mereka tinggal di suatu lembah. Selama pemboikotan, banyak dari mereka yang kelaparan, terutama anak-anak (HR Ibnu Saad dan adz-Dzahabi). Beliau dan para Sahabat pun dihalang-halangi untuk berhijrah. Namun, semua itu tidak sedikit pun membuat mereka mundur dan surut dari jalan dakwah.

Arah Perjuangan Dakwah

Mengapa para nabi dan para rasul Allah SWT seluruhnya mengalami ragam tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah? Jawabannya setidaknya ada dua. Pertama, karena arah perjuangan dakwah mereka jelas dan tegas: menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan; menentang rezim zalim; menentang sistem status quo yang notabene rusak dan merusak, yang bertentangan dengan risalah yang mereka emban. Itulah risalah tauhid. Risalah yang mengajari manusia agar menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah SWT. Tentu dengan menjalankan dan menerapkan seluruh syariah-Nya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan begitu yang berlaku di tengah-tengah manusia hanyalah agama-Nya. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا 

Dialah Allah Yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan kebenaran agar Dia menangkan atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai Saksi (TQS al-Fath [48]: 28).

Kedua, tentu karena konsistensi, keistiqamahan dan keteguhan mereka di jalan dakwah. Tak ada sedikit pun sikap putus asa, gentar apalagi takut. Mereka pantang mundur dari jalan perjuangan di jalan Allah. Bahkan teror kaum kafir terhadap mereka semakin menambah keimanan kepada Allah SWT dan makin menguatkan keyakinan mereka akan pertolongan-Nya. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Mereka ditakut-takuti oleh orang-orang yang berseru, “Sungguh orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka!” Namun, seruan itu malah makin menambah keimanan mereka. Mereka berkata, “Cukuplah Allah Penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik Penolong.” (TQS Ali Imran [3]: 173).

Karena itulah, sebagaimana Rasulullah saw. dan para Sahabat, hendaknya para pengemban dakwah hari ini tetap fokus pada arah perjuangan dakwah mereka. Arah perjuangan dakwah yang hakiki tentu harus tertuju pada penegakan sistem kehidupan Islam atau penerapan syariah Islam secara kâffah dalam seluruh aspek kehidupan.

Memelihara Sikap Optimis

Karena itu meski tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah sudah pasti terjadi, sudah selayaknya para pengemban dakwah tetap memelihara sikap optimis. Optimis bahwa pada akhirnya pertolongan Allah SWT akan segera tiba dan kemenangan dakwah akan segera datang. Sebabnya, pertolongan Allah SWT itu amat dekat. Demikian sebagaimana firman-Nya:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, sementara belum datang kepada kalian seumpama yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa ragam kesulitan dan bahaya serta berbagai guncangan hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, “Kapankah datang pertolongan Allah?” Ingatlah sungguh pertolongan Allah itu amat dekat (TQS al-Baqarah [2]: 214).

Karena itu pula, agar kita selalu optimis: Pertama, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini, bahwa Islam adalah agama yang haq, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia (QS al-Maidah [5]: 3). 

Kedua, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini, bahwa kita adalah umat terbaik (QS Ali ‘Imran [3]: 110). Karena itu Allah menetapkan kita dan umat ini sebagai pemimpin dunia, dengan membawa peradaban Islam yang sempurna (QS al-Baqarah [2]: 143).

Ketiga, Allah SWT juga memerintahkan kita menerapkan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah Dia turunkan (QS al-Baqarah [2]: 49). Ini merupakan keniscayaan, bahwa kita dan umat ini adalah pemimpin seluruh umat manusia.

Keempat, Allah SWT telah berjanji akan memenangkan agama-Nya atas semua agama yang lain (QS at-Taubah [9]: 33; QS al-Fath [48]: 28; QS ash-Shaff [61]: 9). Janji ini telah dipenuhi oleh Allah ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup. Ketika Islam dimenangkan atas seluruh agama baik Yahudi, Nasrani, Paganisme maupun yang lain. Ketika itu ideologi belum lahir. Setelah ideologi Kapitalisme dan Sosialisme lahir, Islam memang secara politik dikalahkan, khususnya setelah Khilafah Islam dihancurkan oleh konspirasi kaum kafir, 3 Maret 1924 M. Namun, yakinlah, sesuai dengan janji Allah SWT, Islam akan kembali Dia menangkan atas seluruh ideologi yang ada di dunia. Apalagi Allah SWT pun berjanji akan memberikan kembali Kekhilafahan-Nya kepada kaum Mukmin dan orang-orang yang melakukan amal shalih, yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain sedikit pun (QS an-Nur [24]: 55). 

Kelima, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa menegakkan Islam dan seluruh syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan ini adalah wajib. Haram umat ini dan seluruh manusia diperintah dan dihukumi bukan dengan syariah Allah SWT, sebagaimana yang terjadi hari ini. Sebabnya, siapapun yang tidak memerintah dan berhukum dengan syariah-Nya bisa terkategori kafir, zalim atau fasik (Lihat: QS al-Maidah [5]: 44,45 dan 47). 

Keenam, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa setelah semua upaya terbaik sudah dilakukan, maka berikutnya adalah urusan Allah SWT (Lihat: QS ath-Thalaq [65]: 3). Dengan kata lain, kita wajib bertawakal kepada Allah SWT dengan terus melakukan ikhtiar yang terbaik. Inilah yang menjadi hujjah kita di hadapan-Nya kelak.

WalLâhu a’lam. []

---*---

Hikmah:

Allah SWT berfirman:

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ - إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

Bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka. Jangan (pula) bersempit dada terhadap tipudaya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan para pelaku kebaikan. (TQS an-Nahl [16]: 127-128). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah226m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah226

Sabtu, 18 Desember 2021

Tagged under: ,

Moderasi Agama: dari Pluralisme Hingga Natal Bersama

Buletin Kaffah No. 223 (12 Jumada al-Ula 1443 H-17 Desember 2021 M)

Isu moderasi agama makin menguat. Kemenag di bawah Yaqut adalah di antara pihak yang paling gencar mengkampanyekan moderasi agama akhir-akhir ini. Isu ini terus diangkat sebagai isu yang seolah penting. Tentu sejalan dengan isu radikalisme yang juga terus-menerus diciptakan dan digembar-gemborkan. Padahal jelas, isu radikalisme tak jelas juntrungannya. Apa dan siapa yang disebut kelompok radikal, masih samar. Yang tidak samar, isu radikalisme hanyalah kelanjutan dari isu terorisme yang sudah usang dan sudah tidak laku. 

Sebagaimana isu terorisme, isu radikalisme selalu menyasar kalangan Muslim. Terutama tentu mereka yang berpegang teguh pada agamanya, yang selalu berusaha terikat dengan syariahnya, bahkan yang menginginkan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu pada saat yang sama, diangkatlah moderasi agama sebagai antitesisnya. 

Motif Politik

Paham moderasi agama secara garis besar adalah paham keagamaan yang moderat. Moderat sering dilawankan dengan radikal. Kedua istilah ini bukanlah istilah ilmiah, tetapi cenderung merupakan istilah politis. Kedua istilah ini memiliki maksud dan tujuan politik tertentu. Sebabnya, moderat adalah paham keagamaan (Islam) yang sesuai selera Barat. Sesuai dengan nilai-nilai Barat yang notabene sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Sebaliknya, radikal adalah paham keagamaan (Islam) yang dilekatkan pada kelompok-kelompok Islam yang anti Barat. Mereka adalah pihak yang menolak keras sekularisme. Mereka inilah yang menghendaki penerapan syariah Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan. 

Sejak peledakan Gedung WTC 11 September 2001, AS telah memanfaatkan isu terorisme sebagai bagian dari skenario globalnya untuk melemahkan Islam dan kaum Muslim. Untuk itu, para peneliti kemudian menganjurkan beberapa pilihan langkah bagi AS. Salah satunya adalah mempromosikan jaringan ”Islam moderat” untuk melawan gagasan-gagasan “Islam radikal”. 

Lebih dari itu, dalam Dokumen RAND Corporation 2006 bertajuk, “Building Moderate Muslim Networks" disebutkan bahwa kemenangan AS yang tertinggi hanya bisa dicapai ketika ideologi Islam terus dicitraburukkan di mata mayoritas penduduk di tempat tinggal mereka. Salah satunya dengan labelisasi “radikal”, “fundamentalis”, “ekstremis”, dll.

Mantan Presiden AS George W Bush pernah menyebut ideologi Islam sebagai “ideologi para ekstremis”. Bahkan oleh mantan PM Inggris Tony Blair, ideologi Islam dijuluki sebagai “ideologi setan”. Hal itu ia nyatakan di dalam pidatonya pada Konferensi Kebijakan Nasional Partai Buruh Inggris (2005). Blair lalu menjelaskan ciri-ciri “ideologi setan” yaitu: (1) Menolak legitimasi Israel; (2) Memiliki pemikiran bahwa syariah adalah dasar hukum Islam; (3) Kaum Muslim harus menjadi satu kesatuan dalam naungan Khalifah; (4) Tidak mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat.

Inilah yang dianggap sebagai paham keagamaan kelompok-kelompok radikal. Jika demikian, sikap keagamaan moderat adalah yang sebaliknya, yakni: (1) Menerima legitimasi Israel; (2) Memiliki pemikiran bahwa syariah bukanlah dasar hukum Islam; (3) Kaum Muslim tidak harus menjadi satu-kesatuan dalam naungan Khalifah; (4) Mengadopsi nilai-nilai liberal dari Barat.

Pluralisme Agama dan Natal Bersama

Di antara sikap beragama yang dipandang moderat adalah keterbukaan terhadap pluralisme. Pluralisme adalah paham yang cenderung menyamakan semua agama. Semua agama dianggap benar oleh para pengusung pluralisme. Sebabnya, kata mereka, semua agama sama-sama bersumber dari “mata air” yang sama. Sama-sama berasal dari Tuhan. 

Karena itu tidak aneh jika kaum pluralis rajin mempromosikan toleransi beragama yang sering kebablasan. Wujudnya antara lain seperti: ucapan Selamat Natal kepada kaum Nasrani, Perayaan Natal Bersama, doa bersama lintas agama, shalawatan di gereja, dll. Semua itu tentu telah melanggar batas-batas akidah seorang Muslim. Telah mencampuradukkan yang haq dengan yang batil.

Semua itu bisa membuat seorang Muslim murtad (keluar) dari Islam. 

Waspada!

Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan umatnya untuk selalu waspada agar tidak tergelincir dalam kesesatan dengan mengikuti keyakinan dan perilaku para penganut agama lain. Beliau antara lain bersabda:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ؟! 

“Hari Kiamat tak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.” Ditanyakan, “Wahai Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi?” Beliau menjawab, “Manusia mana lagi selain mereka itu?” (HR al-Bukhari No. 7319).

Beliau pun bersabda:

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟! 

“Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan andai mereka masuk lubang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka.” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasranikah mereka?” Beliau menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR al-Bukhari No. 7320).

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dalam kitabnya, Fath al-Bari, menerangkan bahwa Hadis No. 7319 berkaitan dengan ketergelinciran umat Islam karena mengikuti mereka dalam masalah tata negara dan pengaturan urusan rakyat. Adapun Hadis No. 7320 berkaitan dengan ketergelinciran umat Islam karena mengikuti mereka dalam masalah akidah dan ibadah. 

Dalam konteks akidah dan ibadah, misalnya, ada sebagian Muslim yang berpendapat tentang kebolehan mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani, bahkan kebolehan mengikuti Perayaan Natal Bersama. Padahal jelas, segala bentuk ucapan selamat dan apalagi mengikuti perayaan hari-hari besar orang kafir adalah haram. 

Dasarnya antara lain: Pertama, firman Allah SWT yang menyatakan salah satu sifat hamba-Nya (‘Ibâd ar-Rahmân):

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

…dan mereka tidak menyaksikan kepalsuan… (QS al-Furqan [25]: 72).

Ketika menafsirkan ayat ini Imam al-Qurthubi (w. 671 H) menyatakan, “Maknanya adalah tidak menghadiri dan menyaksikan setiap kebohongan dan kebatilan. Az-Zûr adalah setiap kebatilan yang dihiasi dan dipalsukan. Zûr yang paling besar adalah berlaku syirik dan mengagungkan berhala. Ini adalah penafsiran Adh-Dhahhak, Ibnu Zaid dan Ibnu Abbas ra.

Dalam pandangan Islam, Peringatan Natal adalah kebatilan/kebohongan. Alasannya, Peringatan Natal adalah peringatan atas kelahiran Nabi Isa as. sebagai salah satu oknum Tuhan. Jelas, majelis yang di dalamnya ada pengakuan bahwa Isa as. adalah anak Tuhan adalah majelis yang batil.
Kedua, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهَذَا عِيْدُنَا

Sungguh setiap kaum mempunyai hari raya dan ini (Idul Adha dan Idul Fitri) adalah hari raya kita (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dari sini dapat dipahami bahwa setiap umat mempunyai hari raya sendiri-sendiri, Karena itu umat Islam tidak perlu ikut-ikutan merayakan hari raya umat yang lain.
Selain itu Sayidina Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata:

إِجْتَنِبُوْا أَعْدَاءَ اللهِ فِيْ عِيْدِهِمْ

Jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah (kaum kafir) pada hari raya mereka (HR al-Bukhari dan al-Baihaqi). 

Karena itu Imam Jalaluddin as-Suyuthi asy-Syafii (w. 911 H) berkata:

وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ السَّابِقِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يُشَارِكِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

Ketahuilah bahwa tidak pernah ada seorang pun pada masa generasi salaf dari kaum Muslim yang ikut serta dalam hal apa pun dari perayaan mereka (Haqiqat as-Sunnah wa al-Bid’ah, hlm. 125).

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah—ulama mazhab Hanbali—juga berkata:

وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ، فَيَقُولَ: عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ، أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ، وَنَحْوَهُ، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ

Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi kaum kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijmak (kesepakatan) para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, “Semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu.” Bisa juga dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya. Kalau memang orang yang mengucapkan hal ini bisa selamat dari kekafiran, dia tidak akan lolos dari perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka sama saja dengan kita mengucapkan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib.” (Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Kitab Ahkâm Ahl adz-Dzimmah, 1/441).

Dari semua hal tersebut di atas, jelaslah bahwa kaum Muslim dilarang ikut dalam Perayaan Natal, apalagi yang dilakukan di dalam gereja, termasuk sekadar mengucapkan Selamat Natal kepada kaum Nasrani. Karena itu fatwa MUI tanggal 7 Maret 1981, yang mengharamkan umat Islam merayakan Hari Natal sudah tepat. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb. []

Hikmah:

Imam Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafii (w. 974 H) berkata:

وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ مُوَافَقَةُ الْمُسْلِمِينَ النَّصَارَى فِيْ أَعْيَادِهِمْ بِالتَّشَبُّهِ بِأَكْلِهِمْ وَالْهَدِيَّةِ لَهُمْ وَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ فِيْهِ

Di antara bid’ah yang paling buruk adalah kaum Muslim mengikuti kaum Nasrani dalam hari raya-hari raya mereka, meniru-niru mereka dengan memakan makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka.” (Al-Fatawâ al-Fiqhiyyah al-Kubrâ, 9/357). []

Jumat, 03 Desember 2021

Tagged under: ,

Aksi Bela Islam Wajib Terus Dilanjutkan

Buletin Kaffah No. 221 (27 Rabiul Akhir 1443 H/03 Desember 2021 M)

Aksi 212 atau Aksi Bela Islam telah menjadi sejarah besar bagi umat Islam negeri ini. Aksi tersebut, yang beberapa kali diselenggarakan, pernah diikuti oleh sekitar 7 juta orang Muslim dari beragam latar belakang. Bahkan aksi itu dihadiri juga oleh sebagian non-Muslim. Aksi 212 atau Aksi Bela Islam tersebut terbukti telah menunjukkan bahwa umat Islam dapat bersatu, sekaligus masih memiliki vitalitas yang luar biasa untuk membela agamanya.

Wajib Dilanjutkan

Pembelaan terhadap Islam wajib terus dilanjutkan. Tidak boleh kendor. Pembelaan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan momen, seperti aksi, atau sekadar reuni. Harus dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Quran, para pembenci Islam akan terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Allah SWT, Rasul-Nya dan al-Quran. Tentu dengan berbagai cara. Kaum kafir dan kaki tangan mereka akan terus berusaha tiada henti memerangi Islam dan kaum Muslim. Mereka baru puas jika kaum Muslim telah berbalik arah: kembali pada kekafiran. Mereka akan merasa puas jika kaum Muslim telah meninggalkan Islam, lalu berbalik memusuhi Islam dan kaum Muslim. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

Mereka (kaum kafir) akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka mampu (TQS al-Baqarah [2]: 217).

Karena itulah pembelaan kepada Allah SWT, Rasul-Nya dan al-Quran juga harus terus-menerus kita lakukan.

Memang benar Islam adalah mulia. Kemuliaan Islam tak akan berkurang karena dinistakan dan dimusuhi oleh manusia. Ini adalah ranah akidah/keyakinan/keimanan. Namun, membela dan menjaga kemuliaan Islam adalah ranah amal kita sebagai Muslim. Tentu keliru jika keyakinan akan kemuliaan Islam malah menghalangi kita untuk menjaga dan membela kemuliaan Islam. 

Allah SWT tegas memerintahkan kita untuk menjadi para penolong (agama)-Nya:

ياَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارَ اللهِ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong (agama) Allah (TQS as-Shaff [61]: 14).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang Mukmin agar menjadi penolong Allah dalam seluruh keadaan mereka dengan ucapan, perbuatan, jiwa dan harta mereka.

Perintah agar menjadi penolong Allah itu, menurut Imam as-Samarqandi (w. 373 H) di dalam Bahru al-‘Ulûm, bermakna: tolonglah Allah, tolonglah agama-Nya dan tolonglah Muhammad saw. 

Menurut Imam an-Nawawi al-Bantani (w. 1316 H) di dalam tafsirnya, Marâh Labîd: Jadilah penolong Allah bermakna jadilah penolong agama-Nya. 

Menurut Imam Abdul Karim al-Qusyairi (w. 465 H) di dalam Lathâ`if al-Isyârât (Tafsîr al-Qusyairiy), ayat di atas bermakna: jadilah penolong agama-Nya dan Rasul-Nya.

Menurut Imam Fakhruddin ar-Razi (w. 606 H) di dalam Mafâtîh al-Ghayb, frasa jadilah penolong Allah merupakan perintah untuk melanggengkan pertolongan dan teguh di atasnya.

Allah SWT juga memerintahkan kaum Mukmin untuk membela Rasulullah saw.:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ

Sungguh Kami telah mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kalian mengimani Allah dan Rasul-Nya, sekaligus mendukung dan memuliakan dia (TQS al-Fath [48]: 8-9).

Apalagi membela dan menolong agama Allah adalah “wasilah” agar kita mendapatkan pertolongan-Nya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian (TQS Muhammad [47]: 7).

Imam ar-Razi menjelaskan, frasa “in tanshurulLah (jika kalian menolong Allah)” dalam ayat di atas bermakna: menolong agama-Nya, memperjuangkan tegaknya syariah-Nya dan membantu para pejuang yang memperjuangkan agama-Nya. 

Imam as-Sa’di di dalam Tafsîr as_Sa’di (Taysîr ar-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân) menjelaskan makna ayat di atas: “Ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum Mukmin agar membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya dan berjihad melawan musuhnya. Semua itu bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan mengokohkan kedudukan mereka.”

Dengan demikian kita wajib terus menolong Allah, al-Quran dan Rasul-Nya. Kita wajib terus menolong agama yang mulia ini. Hanya dengan membela agama-Nya, membela kalam-Nya (al-Quran), membela Rasul-Nya, memperjuangkan syariah-Nya serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agama-Nya, maka Allah akan menolong kita.

Menggenapkan Pembelaan

Pembelaan terhadap al-Quran telah nyata dapat melahirkan aksi umat yang fenomenal dan bersejarah. Aksi itu menunjukkan bahwa kaum Muslim sesungguhnya bisa bersatu dan bergerak membela kitab sucinya. Saat satu ayat saja, QS al-Maidah ayat 51 dinistakan, umat paham bahwa yang dinistakan adalah al-Quran yang mereka imani, yang tidak pernah mereka ragukan kebenarannya sedikitpun. Lalu dengan kesadaran dan keyakinan itu, mereka bergerak membela al-Quran.

Namun, perlu disadari, di balik penistaan satu ayat al-Quran itu sesungguhnya masih ada sebab mendasar yang melahirkan aneka bentuk penelantaran dan pencampakan al-Quran. Sebab mendasarnya adalah karena negeri ini memang sekuler, yakni menjauhkan agama (Islam) dari kehidupan. Karena menerapkan sekularisme, negeri ini dijauhkan dari al-Quran dan hukum-hukumnya; dijauhkan dari Islam dan syariahnya. Karena itu yang terjadi bukan hanya satu ayat yang ditelantarkan dan dicampakkan, tetapi sebagian besar ayat-ayat al-Quran ditelantarkan dan hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam kehidupan. 
Inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah saw. Beliau bahkan mengadukan umatnya yang mencampakkan al-Quran kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya: 

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا

Berkatalah Rasul, “Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan.” (TQS al-Furqan [25]: 30).

Banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufasir dikategori hajr al-Qur’ân (mencampakkan al-Quran). Di antaranya, menurut Imam Ibnu Katsir (W. 774 H): menolak untuk mengimani dan membenarkan al-Quran; tidak men-tadaburi dan memahami al-Quran; tidak mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan al-Quran; berpaling dari al-Quran, kemudian berpaling pada selain al-Quran, di antaranya mengambil tharîqah (jalan hidup) dari selain al-Quran (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, III/335).

Karena itu kesadaran akan pembelaan terhadap al-Quran harus digenapkan menjadi kesadaran untuk menghentikan penelantaran dan pencampakan al-Quran, sekaligus kesadaran untuk mengambil dan menerapkan al-Quran. Kesadaran akan pembelaan terhadap al-Quran semestinya juga mendorong umat Islam untuk dapat bersatu dan bergerak guna memperjuangkan seluruh isi al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan.

Allah SWT memerintahkan kita untuk mengembalikan segala perselisihan pada al-Quran dan as-Sunnah, yakni pada syariah-Nya.

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) jika kalian benar-benar mengimani Allah dan Hari Akhir (TQS an-Nisa’ [4]: 59).

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, firman Allah SWT (artinya): “...jika kalian mengimani Allah dan Hari Akhir” ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum pada al-Quran dan as-Sunnah bukanlah orang yang mengimani Allah SWT dan Hari Akhir. 

Allah SWT juga menafikan (kesempurnaan) keimanan seseorang sampai dia menjadikan Rasul saw. sebagai hakim, yakni menjadikan hukum al-Quran dan as-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara (QS an-Nisa’ [4]: 65). 

Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hanafi dalam Syarh ‘Aqidah Thahawiyah (2/267) mengatakan, “Sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh sekadar dijadikan pilihan, atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar.”

Allah SWT telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum-Nya. 

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 

Hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan (kepada kamu) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (TQS al-Maidah [5]: 49). 

Menurut Imam al-Khazin (w. 741 H), dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah saw. untuk memberlakukan di tengah-tengah manusia hukum yang telah Allah SWT turunkan dalam Kitab-nya (al-Quran) (Al-Khazin, Lubâb at-Ta’wîl fî Ma’âni at-Tanzîl). 

Perintah ini secara umum juga merupakan perintah kepada seluruh umat Islam. Secara khusus, Allah SWT memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukum-Nya. Allah SWT pun mensifati penguasa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum-Nya sebagai orang zalim (QS al-Maidah [5]: 45), fasik (QS al-Maidah [5]: 47) bahkan bisa kafir (QS al-Maidah [5]: 44). 

Alhasil, kesadaran sekaligus aksi umat untuk membela al-Quran harus terus dilanjutkan. Kesadaran dan aksi bela al-Quran itu harus digenapkan dengan memperjuangkan agar al-Quran dan seluruh hukum-hukumnya diterapkan di tengah kehidupan. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

---*---

Hikmah:

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), maka bagi dirinya kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan buta. (TQS Thaha [20]: 124). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah221m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah221

Jumat, 26 November 2021

Tagged under: ,

MUI: Khilafah Bagian dari Islam, Jangan Distigma Negatif

Buletin Kaffah No. 220 - 20 Rabiul Akhir 1443 H/26 Novemberr 2021 M

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 yang digelar pada tanggal 9-11 November di Jakarta resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11).

Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan. Salah satunya tentang hukum jihad dan khilafah. Intinya, dalam salah satu rumusannya dinyatakan bahwa jihad dan khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Karena itu Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tersebut lalu merekomendasikan agar masyarakat dan Pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah (Mui.or.id, 14/11/2021).

*Ijmak Ulama Aswaja*

Tentu fatwa MUI tentang Khilafah dan jihad sebagai bagian dari ajaran Islam sangat tepat. Di tengah berbagai upaya kriminalisasi terhadap ajaran Khilafah dan jihad, fatwa MUI tersebut juga amat relevan. 

Khusus terkait Khilafah, sebetulnya tanpa fatwa MUI pun, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) telah lama bersepakat bahwa Khilafah adalah kewajiban syariah. Dengan kata lain kewajiban menegakkan Khilafah telah menjadi ijmak ulama Aswaja sejak lama. Seluruh ulama Aswaja sepakat bahwa adanya Khilafah—dan upaya menegakkannya ketika tidak ada—hukumnya wajib. Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan:

إِتَّفَقَ اْلأَئِمَّةُ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ أَنَّ اْلإِمَامَةَ فَرْضٌ

Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib… (Lihat: Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzâhib al-Arba’ah, V/416).

Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, XII/205).

Pendapat para ulama terdahulu di atas juga diamini oleh para ulama muta’akhirîn (Lihat: Syaikh Abu Zahrah, Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyah, hlm. 88; Dr. Dhiyauddin ar-Rais, Al-Islâm wa al-Khilâfah, hlm. 99; Dr. Abdul Qadir Audah, Al-Islâm wa Awdha’unâ as-Siyâsiyah, hlm. 124; Al-‘Allamah al-Qadhi Syaikh Taqiyyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, 2/15; Dr. Mahmud al-Khalidi, Qawâ’id Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm, hlm. 248).

Ulama Nusantara, Syaikh Sulaiman Rasyid, dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal berjudul Fiqih Islam, juga mencantumkan bab tentang kewajiban menegakkan Khilafah. 

*Ijmak Sahabat*

Selain telah menjadi ijmak seluruh ulama Aswaja, kewajiban menegakkan Khilafah ini sejak awal telah menjadi Ijmak Sahabat. Imam al-Haitami menegaskan:

أَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نَصْبَ اْلإِمَامِ بَعْدَ اِنْقِرَاضِ زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَاجِبٌ، بَلْ جَعَلُوْهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ حَيْثُ اِشْتَغَلُّوْا بِهِ عَنْ دَفْنِ رَسُوْلِ اللهِ

Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda (sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw. (Al-Haitami, Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah, hlm. 7).

*Haram Menyalahi Ijmak*

Jelas, kewajiban menegakkan Khilafah telah menjadi Ijmak Sahabat. Kedudukan Ijmak Sahabat sebagai dalil syariah—setelah al-Quran dan as-Sunnah—sangatlah kuat, termasuk dalil yang qath’i. Karena itu para ulama ushul menyatakan bahwa menolak Ijmak Sahabat bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam. Dalam hal ini, Imam as-Sarkhasi [w. 483 H] menegaskan:

وَمَنْ أَنْكَرَ كَوْنَ الإِجْمَاعُ حُجَّةً مُوْجِبَةً لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَبْطَلَ أَصْلَ الدِّيْنِ… فَالْمُنْكِرُ لِذَلِكَ يَسْعَى فِي هَدْمِ أَصْلِ الدِّيْنِ

Siapa saja yang mengingkari kedudukan Ijmak sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini…Karena itu orang yang mengingkari Ijmak sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini (Lihat: Ash-Sarkhasi, Ushûl as-Sarkhasi, I/296).

Karena itu Ijmak Sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan Khilafah tidak boleh diabaikan atau dicampakkan, seakan tidak berharga, hingga dikalahkan oleh “ijmak” para pendiri bangsa. Padahal Ijmak Sahabat hakikatnya mengungkap dalil yang tak terungkap (Lihat: As-Syaukani, Irsyadu al-Fuhul, hlm. 120 dan 124).
*Hanya Khilafah*

Pertanyaannya: Betulkah Khilafah bukan satu-satunya sistem pemerintahan yang diakui di dalam Islam?

Dalam nas-nas syariah kita tidak menemukan sistem lain, selain Khilafah. Pemangkunya disebut Khalifah. Allah SWT berfirman: 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, “Sungguh Aku menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Di dalam kitab tafsirnya, Imam al-Qurthubi [w. 671 H] menyatakan, “Ayat ini merupakan asal (dasar) dalam pengangkatan Imam dan Khalifah yang wajib didengarkan dan ditaati titahnya. Dengan itu suara kaum Muslim menyatu. Dengan itu pula hukum-hukum tentang Khalifah bisa diterapkan. Tidak ada perbedaan di antara umat dan para imam mazhab mengenai kewajiban tersebut, kecuali apa yang diriwayatkan dari al-‘Asham, yang memang tuli tentang syariah.” 

Dalam konteks Nabi Muhammad saw., Allah SWT berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Hendaklah kamu [Muhammad] menerapkan hukum di antara mereka mengikuti wahyu yang Allah turunkan dan janganlah Engkau mengikuti hawa nafsu mereka (QS al-Maidah [5]: 49).

Ayat ini jelas berisi perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. agar beliau memerintah umat manusia berdasarkan wahyu (syariah)-Nya, sekaligus larangan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. 

Dalam melaksanakan titah-Nya, Nabi saw. kemudian mendirikan negara di Madinah. Nabi sendiri yang menjadi kepala negaranya, Abu Bakar dan ‘Umar ra. sebagai wazir (pembantu)-nya. 

وَأَمَّا وَزِيْرَايَّ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ

Dua pembantuku dari penduduk bumi adalah Abu Bakar dan ‘Umar (HR at-Tirmidzi). 

Nabi saw. tidak hanya menunjuk Abu Bakar dan ‘Umar sebagai pembantu, tetapi juga para Sahabat yang lain. Ada yang menjadi anggota Majelis Syura, Wali, Qadhi, Panglima Perang, Penulis Wahyu, Pemungut Zakat, dan sebagainya. Nabi saw. telah memerintah Daulah Nubuwwah ini selama 10 tahun di Madinah. Islam pun tegak sebagai peradaban dan sistem kehidupan secara kaffah. Menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia. 

Sebelum wafat, Nabi saw. bersabda: 

كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَاِئيْلَ تَسُوْسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خَلَفَاءُ فَتَكْثُرُ

Dulu Bani Israil telah diperintah oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sungguh tidak ada lagi nabi setelahku. Yang ada adalah para khalifah. Jumlah mereka banyak (HR Muslim). 

Nabi saw. dengan jelas tidak menyebut penggantinya dengan sebutan yang lain, selain Khalifah, bentuk jamaknya, Khulafa’. Institusi yang menggantikan Daulah Nubuwwah ini disebut oleh Nabi saw. sendiri dengan istilah, Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah. 

Tidak hanya menyebut pemangku dan institusinya. Nabi saw. pun berpesan untuk memegang teguh “tuntunan” tersebut dan tidak melepaskannya. Beliau bersabda: 

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

Kalian wajib menggenggam Sunnahku dan sunah para Khalifah Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah ia (Sunnahku dan Sunnah mereka) dengan gigi geraham (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Karena itu, begitu Nabi saw. wafat, para Sahabat sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, yakni mengangkat khalifah sebagai pengganti Nabi saw. (sebagai kepala negara, red.). Akhirnya, disepakatilah Abu Bakar as-Shiddiq ra. sebagai khalifah. Beliau menggantikan Nabi saw. dalam mengurus urusan agama dan dunia (Ibn Hisyam, As-Sirah an-Nabawiyyah, IV/664). 

Sejak Abu Bakar memerintah, kemudian ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali dan al-Hasan ra. mereka disebut Khulafa’ Rasyidun. Institusinya disebut Khilafah Rasyidah. 

Dari semua dalil syariah baik al-Quran as-Sunnah maupun Ijmak Sahabat, juga penjelasan para ulama mu’tabar, jelas bahwa tidak ada sistem pemerintahan lain di dalam Islam, kecuali Khilafah. Pemangkunya disebut Khalifah, Imam dan Amirul Mukminin. Karena itu Imamah tidak lain adalah Khilafah. Keduanya sinonim (Lihat: An-Nawawi, Rawdhah at-Thalibin, X/49). 

Hanya saja, dalam praktiknya memang ada penyimpangan. Pada era Khilafah Umawiyah, ‘Abbasiyah hingga ‘Utsmaniyah, misalnya, suksesi kepemimpinan dilakukan dengan sistem waris, sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem Monarki. Ini merupakan kesalahan dalam menerapkan sistem Khilafah. Bukan berarti tidak lagi menggunakan sistem Khilafah. 

Adapun penerapan sistem Monarki, Republik, Demokrasi dan sebagainya, pasca keruntuhan Khilafah, hingga saat ini baru terjadi setelah era penjajahan negara-negara Barat di negeri kaum Muslim. Itu pun setelah mendapatkan justifikasi dan legalisasi dari para intelektual yang telah mengenyam pendidikan Barat. Mereka menyatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Monarki, Republik, Demokrasi. Padahal faktanya tidak demikian. Monarki, Republik dan Demokrasi jelas tidak bersumber dari Islam, bahkan bertentangan dengan Islam. Karena itu tidak ada satu nas dan dalil syariah pun yang bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan sistem tersebut di dalam Islam. 

WalLahu a’lam. []

---*---

*Hikmah:*

Sayidina Umar bin al-Khaththab ra. berkata:

ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُمْ لَنَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ وَالرِّبَا

Ada tiga perkara, yang jika Rasulullah saw. menerangkannya kepada kami, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yakni: Khilafah, al-kalalah dan riba. (HR al-Hakim, Abu Dawud ath-Thayalisi dan al-Baihaqi). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah220m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah220

Selasa, 23 November 2021

Tagged under: ,

Permendikbud Kokohkan Budaya Liberal!

Buletin Kaffah No. 219 (13 Rabiul Akhir 1443 H/19 Novemberr 2021 M)

Dengan alasan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Peraturan ini lahir didasari oleh banyaknya laporan pelecehan seksual yang dilakukan dosen, pegawai bahkan pejabat kampus terhadap mahasiswi. Permendikbud tersebut mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, termasuk Menteri Agama Yaqut. 

Namun, sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dinilai banyak kalangan, terutama para tokoh dan ormas-ormas Islam, seperti MUI Pusat, justru melegalkan seks bebas. Adanya frasa ‘tanpa persetujuan korban’ menjadi pemicu penolakan terhadap peraturan tersebut. Sebabnya, frasa tersebut dapat dipahami bila antara kedua belah pihak melakukan hubungan seksual karena consent, persetujuan, maka dipandang legal. Bukankah itu sama dengan melegalisasi perzinaan?

*Logika Berbahaya*

Permendikbud ini jelas berbahaya karena berpotensi melegalkan seks bebas bahkan penyimpangan seksual. Pertama: Frasa ‘tanpa persetujuan’ dalam peraturan tersebut ditempatkan sebagai penentu suatu tindakan sebagai kekerasan seksual. Frasa itu tercantum sampai lima kali dalam Pasal 5 ayat (2); misalnya Poin (l) “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.”

Jelas, dalam pasal ini consent/persetujuan menjadi penentu suatu tindakan/hubungan seksual dipandang sebagai ‘kekerasan seksual’. Artinya, selama dilakukan dengan consent atau persetujuan, maka hubungan seksual dibenarkan dan merupakan hak warga negara. 

Merujuk pada Permendikbud tersebut, terutama Pasal 5, maka bukan sekadar aktivitas seksual di luar nikah, tindakan aborsi juga dibolehkan selama dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak. Inilah cara berpikir liberal yang diadopsi dari CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yakni Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Intinya, hubungan seks di luar nikah adalah hak warga negara. Negara dan agama tak berhak ikut campur di dalamnya.

Kedua: Permendikbud juga berpotensi memberikan perlindungan pada penyimpangan perilaku seksual seperti LGBT. Dalam Pasal 5 ayat 2 bagian (a) tercantum bahwa kekerasan seksual meliputi: “menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban.” 

Yang dimaksud ‘identitas gender’ di sini bukan sekadar lelaki atau perempuan, tetapi bisa diartikan juga gay dan lesbian. Artinya, siapapun di lingkungan kampus tidak boleh mengkritisi apalagi melarang kaum LGBT karena hal itu termasuk ujaran kebencian dan diskriminatif yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Bukankah ini hal berbahaya?

Ketiga: Satuan Tugas yang diarahkan oleh Permendikbud sebagai unit penanganan kekerasan seksual di kampus berpotensi hanya akan diisi oleh kaum feminis dan liberalis sebagai penafsir tunggal penanganan kekerasan seksual di kampus. Sebabnya, Pasal 24 ayat (4) berbunyi: "Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat: a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual; b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual..."

Pasal ini berpotensi menutup pihak lain seperti kelompok-kelompok Islam yang punya pandangan yang berbeda secara diametral dengan kalangan feminis dan liberalis untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

*Islam Menghapus Kejahatan Seksual*

Menilik isi dari peraturan menteri tersebut, tampak jelas pertentangannya dengan ajaran Islam dan membahayakan umat. Peraturan tersebut membuka peluang kehidupan seks bebas di lingkungan kampus. Ini bukan logical fallacy (kesalahan logika) dalam memahami Permendikbud. 

Tudingan bahwa penentang Permendikbud tidak berniat mencegah kekerasan seksual adalah fitnah kotor dan tidak masuk akal. Justru Islam adalah satu-satunya sistem kehidupan yang sedari awal mengharamkan bentuk kekerasan dan penindasan pada umat manusia, termasuk melakukan tindak kejahatan seksual. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi (TQS an-Nur [24]: 33).

Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada masa jahiliah, jika seseorang dari mereka mempunyai budak perempuan, dia melepaskan budak itu untuk berbuat zina (melacurkan diri) dan menetapkan atas dirinya pajak yang dia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, Allah melarang orang-orang Mukmin melakukan hal tersebut. Di antara yang melakukan perbuatan keji tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa budak-budak perempuannya melacur.

Dalam Islam, penentu suatu tindakan itu kejahatan seksual adalah hukum syariah, bukan persetujuan manusia walaupun itu HAM. Menjadikan consent/persetujuan sebagai penentu kebolehan suatu hubungan seks di luar nikah adalah khas pemikiran kaum liberal yang sesat. 

Mengapa consent menjadi penting? Alasannya, menurut kaum liberalis, karena tidak ada yang boleh menjadi polisi moral untuk urusan pribadi seseorang, termasuk negara sekalipun. Dengan adanya consent maka negara tidak boleh melarang siapapun berhubungan seksual sesuai nafsu mereka seperti; zina, homoseksual, lesbian, sado-masokis, pedofilia, incest; bahkan hubungan seksual dengan mayat atau binatang. 

Karena itu Permendikbud ini, jika diterapkan, belum tentu bisa mencegah kekerasan seksual. Sebaliknya, peraturan ini sudah pasti bisa menyuburkan perilaku seks bebas di lingkungan kampus. 

Ini berkebalikan dengan Islam yang tidak mentoleransi kejahatan seksual secara mutlak. Kasus pemerkosaan terhadap wanita, misalnya, Islam akan menjatuhkan sanksi bagi pelaku sesuai syariah. Jika pria pelakunya belum menikah (ghayr muhshan) maka dia akan dicambuk seratus kali, sedangkan jika pelakunya telah menikah (muhshan) maka akan dijatuhi hukuman rajam hingga mati. Allah SWT berfirman:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Pezina wanita dan pezina laki-laki yang berzina, cambuklah masing-masing dari keduanya seratus kali cambukan (TQS an-Nur [24]: 2).

Adapun korban perkosaan terbebas dari hukuman sebagaimana sabda Nabi saw:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Sungguh Allah memaafkan umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa dan dipaksa (HR Ibnu Majah dan al-Baihaqi).

Tindak kejahatan seksual lain semisal meraba, ujaran kata-kata kotor, merayu, dsb juga tidak lepas dari sanksi berupa ta’zir, yang akan diputuskan oleh qadhi (hakim) di pengadilan. Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam kitabnya Nizhâm al-‘Uqûbât fî al-Islâm menyebutkan bahwa orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan namun tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya, pegawainya (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât fî al-Islâm, hlm. 93).

Adapun LGBT, juga praktik homoseksual dan lesbianisme, adalah kejahatan yang pelakunya diancam dengan sanksi berat. Nabi saw. bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Siapa saja yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya (HR Ahmad).

Islam juga menutup celah-celah terjadinya kejahatan seksual di tengah masyarakat. Kaum pria dan wanita diperintahkan menutup aurat, menjaga pandangan, serta adanya larangan berkhalwat dengan alasan apapun. Karena itu tidak dibenarkan pria dan wanita berduaan di ruang tertutup dan sepi meski untuk alasan bimbingan skripsi, dsb. Nabi saw. bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوْنَ بِاِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ مَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Siapa saja yang mengimani Allah dan Hari Akhir hendaknya tidak berkhalwat dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiganya adalah setan (HR al-Bukhari).

Wahai kaum Muslim! Peraturan ini adalah bukti kuat bahwa negara ini tidak bersendikan pada agama dan syariah, melainkan pada sekularisme-liberalisme. Umat terus didorong untuk terjerumus dalam peradaban liberalisme. Padahal sudah nyata kerusakan paham liberalisme. Maraknya perzinaan, penularan penyakit kelamin termasuk HIV/AIDS, kehamilan tak diinginkan, pembuangan bayi dan aborsi, adalah bagian dari kerusakan yang sudah tampak di depan mata. 

Tak ada cara lain kecuali menyingkirkan sistem sekular-liberal saat ini. Sebagai penggantinya, terapkan syariah Islam secara kaffah. Dengan itu niscaya umat manusia akan terlindungi dan terjaga. []

---*---

*Hikmah:*

Allah SWT berfirman:

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ۙ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۙ

Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan (untuk dibunuh) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa saja yang melakukan tindakan demikian, niscaya dia mendapatkan (pembalasan) dosanya, (yakni) akan dilipatgandakan azab atas dirinya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal di dalamnya, dalam keadaan terhina.(QS al-Furqan []: 68-69). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah219m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah219

Sabtu, 13 November 2021

Tagged under: ,

Layanan Kesehatan: Hak Rakyat, Bukan Dagangan Pejabat

Buletin Dakwah Kaffah No. 218  (06 Rabiul Akhir 1443 H/12 November 2021 M)

Terbongkarnya pejabat negara dalam bisnis layanan tes kesehatan PCR tentu sangat memalukan dan memilukan. Bagaimana tidak. Selama pandemi, rakyat sudah sangat susah. Banyak yang kesulitan secara ekonomi. Saat yang sama, untuk berbagai keperluan rakyat berkali-kali harus melakukan tes kesehatan yang tidak gratis. Mereka harus membayar. Bahkan dengan harga sangat mahal. 

Pada awal pandemi layanan tes PCR mencapai jutaan rupiah. Kini, setelah banyak diprotes, harganya turun ke kisaran ratusan ribu rupiah. Itu pun masih dianggap mahal. Sebagian kalangan menyebut tes PCR bisa hanya puluhan ribu rupiah saja. Yang pasti, berapapun harganya, sudah seharusnya semua itu ditanggung Negara. Artinya, rakyat seharusnya bisa memperoleh layanan kesehatan, termasuk tes PCR, secara gratis. 

Namun, yang terjadi tidak demikian. Rakyat harus membayar mahal layanan tes PCR. Bukan kepada negara, tetapi kepada pihak swasta. Ironinya, sebagian perusahaan swasta penyedia layanan kesehatan tes PCR itu dimiliki oleh segelintir pejabat negara. Mereka yang membuat kebijakan. Mereka juga yang jualan dan menikmati cuan besar-besaran. Tentu semua itu adalah hasil dari “merampok” uang rakyat dengan memanfaatkan kebijakan wajib tes PCR yang mereka buat sendiri. Sangat tidak bermoral!

Nikmat Kesehatan

Di antara nikmat besar yang Allah SWT karuniakan kepada manusia adalah kesehatan. Betapa besarnya nikmat kesehatan dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam sabda beliau:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا 

Siapa saja di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya dan punya makanan pokok pada hari itu maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya (HR Ibnu Majah).

Karena itu Islam memerintahkan kaum Muslim untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai seorang Muslim mengabaikan kesehatan walaupun dengan alasan ibadah kepada Allah SWT. Rasulullah saw. pernah menegur Sahabat Abdullah bin Amru bin al-Ash ra. yang beribadah terus-menerus:

فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ 

Sungguh jika kamu melakukan hal itu terus-menerus maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya. Keluargamu juga punya hak. Karena itu berpuasalah dan berbukalah; bangunlah (untuk shalat malam) dan tidurlah (HR al-Bukhari).

Kaum Muslim juga diperintahkan untuk menghindari wabah penyakit. Nabi saw. bersabda:

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ

Larilah dari wabah penyakit kusta seperti engkau lari dari singa (HR Muslim).

Jika sakit, kaum Muslim diperintahkan untuk berobat. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Sungguh Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Dia telah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Karena itu berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram! (HR Abu Dawud).

Bisnis Kesehatan

Pada faktanya, rakyat membutuhkan peran Negara untuk menjaga kesehatan dan pengobatan. Apalagi pada masa wabah, pelayanan kesehatan secara menyeluruh semisal tes Covid-19 dan perawatan serta jaminan hidup tidak mungkin dapat dipenuhi warga secara mandiri. Negara seharusnya hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan perlindungan kepada rakyatnya.

Namun, dalam sistem kapitalisme, kesehatan dan nyawa manusia justru menjadi komoditi bisnis. Dalam kasus pandemi Covid-19 ini, misalnya, Negara terbukti membiarkan para pengusaha berlomba-lomba mengambil keuntungan besar dari bisnis di bidang kesehatan. Ironisnya, bisnis layanan kesehatan berupa tes PCR sebagian dipegang oleh perusahaan milik pejabat negara. 

Yang lebih ironis, layanan tes PCR di Tanah Air pernah mencapai Rp 2 juta. Jauh di atas harga pokok produksi. Padahal, sebagai perbandingan, di Tokyo Haneda tes PCR adalah US 17 dolar atau sekitar Rp 241 ribu rupiah. Di Mumbai lebih murah lagi, tes PCR US 8 dolar atau hanya sekitar Rp 113 ribu! (Kompas.com, 14/08). 

Belakangan, Aiman Witjaksono, seorang jurnalis melakukan investigasi terhadap biaya tes PCR, ternyata ia menemukan harganya bisa hanya 10 ribu rupiah saja (Kompas.com, 9/11)! Sungguh keterlaluan! Karena itu ICW memperkirakan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp 10 triliun (Pikiran-rakyat.com, 4/11).

Yang makin membuat geram dan marah, tak ada sanksi hukum apapun terhadap para pejabat negara dan koleganya yang membisniskan layanan kesehatan ini. Padahal terlihat jelas mereka telah melakukan penyimpangan kekuasaan. 

Kewajiban Negara 

Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kewajiban Negara. Ini sesuai dengan sabda Rasul saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Pemimpin Negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari). 

Salah satu tanggung jawab pemimpin negara adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma alias gratis. Dalilnya adalah kebijakan Nabi Muhammad saw.—dalam posisi beliau sebagai kepala negara—yang pernah mengirim dokter gratis untuk mengobati salah satu warganya, yakni Ubay bin Kaab, yang sakit. Diriwayatkan, ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat umum (HR Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim). 

Kebijakan ini pun dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Sepeninggal Khulafaur Rasyidin, perhatian Negara Islam pada layanan kesehatan, pengobatan, juga riset kesehatan dan obat-obatan semakin pesat. Misalnya sekitar tahun 1000 M, Ammar ibn Ali al-Mawsili menemukan jarum hypodermic. Dengan itu dia dapat melakukan operasi bedah katarak pada mata. Ada pula Abu al-Qasim az-Zahrawi. Ia dianggap bapak ilmu bedah modern. Pasalnya, ia menemukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam bidang pembedahan, termasuk plester dan 200 alat bedah. 

Sepanjang sejarahnya Khilafah Islam juga membangun banyak rumah sakit yang berkualitas untuk melayani rakyat secara gratis. Rumah sakit pertama dalam peradaban Islam dibangun atas permintaan Khalifah Al-Walid (705-715 M) pada era Khilafah Bani Umayah. Pada masa berikutnya beragam rumah sakit di berbagai kota dibangun dengan fasilitas yang bermutu. Bahkan sebagian dilengkapi sekolah kedokteran dan perpustakaan yang lengkap. Untuk melayani warga di pedalaman, para khalifah membangun rumah sakit keliling. Ini terjadi seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). 

Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki empat sifat. Pertama: Universal. Artinya, tidak ada pengkelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua: Bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga: Seluruh rakyat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Keempat: Pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon seperti halnya JKN atau BPJS. Negara menanggung semua biaya pengobatan warganya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana sangat besar. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga dari sumber-sumber lain seperti kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai, berkualitas dan gratis untuk seluruh rakyat.

Karena itu haram membisniskan layanan kesehatan. Apalagi dilakukan oleh para pejabat negara dengan memanfaatkan jabatannya. Islam melarang keras pemimpin atau pejabat negara menipu rakyat untuk kepentingan bisnis mereka. Sebabnya, seharusnya pejabat negara menjadi pelayan rakyat, bukan malah mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi. 

Syariah Islam tegas melarang para pejabat negara dan kerabatnya berbisnis ketika mereka menjadi penguasa. Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah merampas kambing-kambing harta perniagaan milik putranya, Abdullah, karena digembalakan di padang rumput milik Baitul Mal. Hewan-hewan itu lalu dijual. Lalu sebagian hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal. Khalifah Umar menilai itu sebagai tindakan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. 

Semua itu tentu merupakan tuntunan sekaligus tuntutan syariah Islam. Karena itu penerapan seluruh syariah Islam, termasuk di bidang layanan kesehatan, adalah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan oleh—sekaligus menjadi tanggung jawab—seluruh umat Islam.
WalLaahu a’lam. []

---*---

Hikmah:

Nabi saw. bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Siapa saja yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya.(HR Muslim). []

---*---

Download file PDF versi mobile:
http://bit.ly/kaffah218m

Download file PDF versi cetak:
http://bit.ly/kaffah218